Surabaya (BRS) – Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi untuk mengakselerasi investasi di Pulau Jawa. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas penggunaan skema pembiayaan kreatif agar keterbatasan ruang fiskal daerah tidak menjadi penghambat realisasi proyek-proyek strategis.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 di Surabaya, Selasa (11/8/2026).
Forum yang merupakan bagian dari rangkaian Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026 itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas sektor keuangan, lembaga pembiayaan pembangunan, dan perbankan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, memimpin rakor yang secara khusus membahas kebutuhan pembangunan daerah, kesiapan proyek investasi, hingga pilihan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan.
Dorongan mencari sumber pembiayaan alternatif semakin penting di tengah keterbatasan ruang fiskal dan dinamika Transfer ke Daerah. Pemerintah daerah pun tidak bisa terus mengandalkan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang.
Sejumlah skema mulai dari pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, hingga blended finance menjadi alternatif yang dibahas.
Namun, pembiayaan kreatif bukan sekadar mencari sumber dana baru. Kesiapan proyek, kesehatan fiskal, regulasi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia daerah menjadi faktor penting agar proyek benar-benar menarik bagi investor.
Sedangkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan perluasan sumber pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah.
“Pemanfaatan pembiayaan kreatif perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan regulasi, dan kelembagaan,” ujar Agus.
Hal senada disampaikan Direktur Departemen Regional BI, Tri Yanuarti. Menurutnya, BI akan terus memperkuat peran sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah sekaligus menjadi katalisator sinergi kebijakan pusat dan daerah.
Peran tersebut dilakukan melalui asesmen ekonomi dan keuangan daerah, pemetaan proyek investasi potensial, penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta fasilitasi pertemuan pemerintah daerah dengan investor, perbankan, otoritas sektor keuangan, dan lembaga pembiayaan pembangunan.
“Bank Indonesia terus mendorong agar potensi dan pipeline proyek investasi daerah dapat dipersiapkan menjadi proyek yang semakin layak dan siap ditawarkan kepada investor,” kata Tri.
Langkah tersebut menjadi penting karena ekonomi Jawa masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa tumbuh 5,65 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2025 sebesar 5,30 persen. Sepanjang 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa diprakirakan berada pada kisaran 4,9–5,7 persen.
Investasi menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 29,68 persen terhadap PDRB Jawa. Karena itu, kesinambungan proyek produktif dinilai perlu dijaga untuk memperkuat konektivitas, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas ekonomi, dan mendorong daya saing daerah.
Rakor tersebut menghasilkan tiga fokus utama, yakni memperkuat pemahaman dan tata kelola pembiayaan kreatif, mempercepat penyiapan proyek daerah agar layak dan bankable, serta membangun ekosistem pembiayaan yang didukung regulasi, kelembagaan, SDM, dan koordinasi lintas sektor.
Dengan demikian, tantangan investasi daerah ke depan bukan hanya menemukan investor, tetapi memastikan proyek yang ditawarkan benar-benar siap dibiayai.
Sinergi pusat dan daerah pun diarahkan untuk mengubah daftar potensi investasi menjadi proyek konkret. Dengan proyek yang matang dan skema pembiayaan yang tepat, investasi diharapkan semakin kuat menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
