Bandung (BRS) – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung dipastikan tetap berjalan meski pelaksanaannya diperkirakan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah rencana pembangunan halte di tengah jalan pada sejumlah koridor utama.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berbagai kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap proyek tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, kehadiran BRT akan membawa perubahan cukup besar terhadap sistem transportasi sekaligus pola mobilitas warga di Kota Bandung.
“BRT ini memang pilihan yang harus kita pilih. Dari sejak awal sebelum saya dilantik saya sudah mendapatkan BRT ini dan saya sudah keliling berkali-kali jalur BRT,” ucap Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (14/9/2026).
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan adalah konsep halte yang dibangun di tengah jalan. Halte dengan konsep tersebut direncanakan berada di sejumlah koridor, di antaranya kawasan Cicadas, Jalan Jakarta, Ciroyom hingga Pasar Baru.
Farhan memahami kekhawatiran warga terkait efektivitas hingga aspek keselamatan halte yang berada di tengah jalan. Namun, menurutnya, konsep tersebut merupakan bagian dari desain dasar BRT yang telah dirancang bersama Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Jawa Barat.
“Memang agak susah membayangkan bahwa di tengah Jalan Cicadas, Jalan Jakarta, sampai wilayah Ciroyom dan Pasar Baru akan ada halte-halte di tengah jalan. Perdebatan tentu tidak pernah berhenti, namun bagaimanapun juga pilihannya tetap dilaksanakan,” katanya.
Meski pembangunan halte tetap dilanjutkan, Farhan memastikan aspek keselamatan akan menjadi perhatian. Pemerintah Kota Bandung, kata dia, akan melihat kebutuhan fasilitas pendukung berdasarkan hasil kajian selama pelaksanaan proyek.
Jika nantinya keberadaan halte dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan, Pemkot Bandung akan mendorong pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO).
“Kalau memang ternyata membahayakan maka saya akan paksakan ada JPO di atas itu. Tapi itu sangat tergantung kepada hasil perhitungan nanti pelaksanaan proyek ini sendiri,” ucapnya.
BRT tahap awal akan melayani koridor timur-barat yang menghubungkan sejumlah kawasan aktivitas masyarakat. Rute tersebut mencakup Kiaracondong, Alun-alun Bandung, kawasan Stasiun Selatan, Jalan Kebonjati, Otista hingga Tegalega sebelum kembali menuju koridor timur.
Menurut Farhan, keberadaan BRT nantinya tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan sistem feeder untuk menghubungkan masyarakat dari kawasan permukiman maupun titik lain menuju koridor utama BRT.
Salah satu moda yang akan berperan sebagai feeder adalah angkutan kota atau angkot yang selama ini menjadi bagian dari transportasi masyarakat Bandung. Armada angkot akan diarahkan melalui skema peremajaan agar lebih nyaman dan mampu terintegrasi dengan sistem transportasi baru.
“Feeder ini adalah angkot-angkot yang selama ini kita kenal. Akan ada peremajaan angkot dan mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan kesepakatannya untuk angkot yang baru,” tutur Farhan.
Selain integrasi dengan angkot, Pemkot Bandung juga masih menunggu realisasi layanan angkutan umum menuju Bandara Husein Sastranegara. Layanan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi publik di Kota Bandung.
Tantangan lainnya adalah menyediakan fasilitas parkir di sekitar koridor BRT. Fasilitas tersebut diperlukan agar masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi dapat melanjutkan perjalanan dengan transportasi massal.
Farhan menyebut sejumlah kawasan seperti Dago, Pasar Baru, Stasiun Hall, Asia Afrika hingga Kiaracondong membutuhkan dukungan fasilitas parkir yang memadai.
Karena itu, Pemkot Bandung membuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi membangun fasilitas parkir di titik-titik strategis tersebut.
“Kami akan melakukan penawaran terbuka kepada calon investor yang akan membangun fasilitas parkir di titik-titik sekitar koridor BRT,” ucapnya.
Di tengah berbagai persoalan yang harus disiapkan, Farhan tetap optimistis BRT Bandung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia bahkan menjadikan pengalaman Kota Medan sebagai salah satu pembanding.
Farhan mengaku telah tiga kali mencoba layanan BRT di Kota Medan. Menurutnya, sistem tersebut menunjukkan hasil positif setelah beroperasi, meski proses pembangunannya juga menghadapi tantangan.
“Saya sudah tiga kali ke Kota Medan mencoba BRT-nya. Kelihatannya berhasil. Setelah jadi masyarakat lebih nyaman, walaupun saat pembangunannya memang sangat menantang,” ungkapnya.
Farhan menegaskan keberhasilan BRT Bandung nantinya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur. Dukungan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem transportasi baru juga menjadi faktor penting.
Karena itu, Pemkot Bandung tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan selama proses pembangunan berlangsung. Namun, berbagai keputusan terkait proyek tersebut harus dibahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena BRT merupakan bagian dari program nasional.
“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik. Tetapi ini proyek nasional, jadi Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung harus membahasnya bersama. Tidak mungkin saya membuat keputusan sendiri,” kata Farhan.
Ia berharap setelah seluruh sistem BRT terbangun dan terintegrasi, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa layanan transportasi publik yang lebih nyaman sekaligus membantu mengurangi persoalan kemacetan di Kota Bandung.
“Setelah jadi, harapannya masyarakat akan merasakan manfaatnya. Memang proses pembangunannya menantang, tetapi kita ingin menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan Kota Bandung,” pungkasnya.
