Bandung (BRS) – Kekeringan mulai menekan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat. Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 450.383 warga atau 140.765 kepala keluarga di 23 kabupaten dan kota terdampak kekeringan sumber air.
Untuk menjaga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, sebanyak 8,7 juta liter air telah didistribusikan ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air selama musim kemarau.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menunjukkan, dampak kekeringan telah meluas hingga 153 kecamatan yang tersebar di 334 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut membuat penanganan tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali mengatakan, distribusi air bersih dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, instansi teknis hingga dunia usaha.
“Bantuan air bersih kepada masyarakat tidak hanya berasal dari BPBD kabupaten dan kota, tetapi juga Baznas, PMI, PDAM, BBWS, Kodim, komunitas dan dunia usaha,” kata Teten, Selasa (11/8/2026).
Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan distribusi air bersih terbesar, yakni mencapai 3,8 juta liter. Jumlah tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan 44.892 warga yang terdampak kekeringan sumber air di sembilan kecamatan.
Kabupaten Bogor berada di posisi berikutnya dengan distribusi sekitar 1,5 juta liter. Meski distribusinya lebih kecil dibandingkan Bekasi, jumlah warga yang terdampak di wilayah ini justru jauh lebih besar, mencapai 170.892 orang yang tersebar di 30 kecamatan.
Sementara itu, Kabupaten Karawang telah menerima distribusi 595.000 liter air bersih untuk membantu 27.553 warga yang mengalami kekeringan sumber air di lima kecamatan.
Besarnya distribusi ke sejumlah wilayah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jumlah masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah bersama berbagai unsur terkait terus melakukan pemetaan untuk memastikan bantuan air diarahkan ke lokasi yang membutuhkan.
BPBD Jawa Barat juga mengambil peran dalam memperkuat penanganan di lapangan. Dukungan dilakukan antara lain dengan meminjamkan sejumlah mobil tangki air kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat distribusi air bersih.
Selain bantuan langsung, BPBD Jabar terus memantau perkembangan potensi ancaman kekeringan, mengintensifkan sosialisasi mitigasi melalui media sosial, serta mengoordinasikan ketersediaan air dengan instansi lain yang memiliki sumber daya.
Langkah tersebut menjadi penting karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap masyarakat apabila berlangsung lebih lama.
Pemprov Jabar pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi sosial, komunitas dan dunia usaha. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama masyarakat masih menghadapi keterbatasan sumber air.
Dengan ratusan ribu warga terdampak, pemerintah memastikan pemantauan kondisi kekeringan dan kebutuhan air bersih di berbagai daerah terus dilakukan. Penyaluran air akan disesuaikan dengan dinamika kondisi di lapangan serta tingkat kebutuhan masyarakat.
