Bandung (BRS) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Januari 2026 menunjukkan kondisi yang tetap solid dan adaptif di tengah dinamika ekonomi. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang juga Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Finari Manan, dalam pemaparan di Gedung Keuangan Negara Bandung, Jumat (27/2/2026).
Hingga akhir Januari 2026, total pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp11,09 triliun atau 5,88 persen dari target, terkontraksi 5,89 persen secara tahunan (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp13,05 triliun atau 12,75 persen dari pagu Rp102,37 triliun dan tumbuh positif. Dengan demikian, terjadi defisit regional sebesar Rp1,96 triliun.
“Secara umum, belanja negara tumbuh pada seluruh komponen, baik belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), mencerminkan peran fiskal yang tetap ekspansif di awal tahun,” ucapnya.
Penerimaan pajak terealisasi Rp7,92 triliun atau 5,26 persen dari target, dengan kontraksi tipis 2,41 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan terutama disebabkan koreksi pada kategori Pajak Lainnya, khususnya deposit pajak yang sebelumnya telah dibukukan pada jenis pajak yang semestinya.
“Di luar faktor tersebut, empat jenis pajak utama justru mencatatkan pertumbuhan positif, menandakan aktivitas usaha relatif terjaga,” kata Finari.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,64 triliun atau 8,53 persen dari target, melambat 18,92 persen (yoy). Realisasi bea masuk tercatat minus Rp37,09 miliar akibat restitusi, sedangkan penerimaan cukai sebesar Rp2,67 triliun mengalami kontraksi 16,76 persen, terutama dipicu penurunan Cukai Hasil Tembakau sebesar 17,60 persen.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan 28,42 persen (yoy) menjadi Rp525,69 miliar atau 7,69 persen dari target. Pertumbuhan didorong PNBP BLU yang melonjak 99,14 persen serta PNBP lainnya yang tetap tumbuh positif.
Realisasi belanja K/L mencapai Rp1,63 triliun atau 3,78 persen dari pagu. Belanja pegawai mendominasi dengan Rp1,29 triliun, disusul belanja barang Rp262,10 miliar, belanja modal Rp79,47 miliar, dan belanja sosial Rp0,03 miliar.
Adapun realisasi TKDD mencapai Rp11,42 triliun atau 19,28 persen dari pagu Rp59,25 triliun. DAK Non Fisik menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,61 triliun (27,40 persen), sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masing-masing mulai tersalurkan. DAK Fisik, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa belum terealisasi pada periode ini.
Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga akhir Januari mencapai Rp549,99 miliar atau 2,24 persen dari pagu Rp24,57 triliun. Masih terdapat 97,76 persen guru yang belum menerima pembayaran karena proses validasi data melalui sistem Info GTK dan Dapodik.
Pemerintah berharap skema pencairan bulanan yang mulai diterapkan dapat mempercepat distribusi dan meningkatkan kesejahteraan guru di Jawa Barat.
Secara makro, stabilitas ekonomi nasional di awal 2026 tetap terjaga di tengah dinamika global. Tekanan pasar keuangan mereda dan stabilitas rupiah relatif stabil, dengan defisit tetap rendah.
Di tingkat daerah, ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tumbuh 2,68 persen (q-to-q) dan 5,85 persen (yoy). Inflasi Januari 2026 tercatat 3,24 persen (yoy), dipengaruhi antara lain oleh tarif listrik, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, dan beras.
Neraca perdagangan Desember 2025 mencatat surplus USD2,19 miliar, dengan total ekspor USD3,28 miliar dan impor USD1,08 miliar. Sepanjang 2025, transaksi nonmigas dengan Amerika Serikat juga mencatatkan surplus signifikan.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) turun 1,65 persen menjadi 115,67, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 3,77 persen menjadi 118,14.
Kinerja APBN di awal tahun mencerminkan peran fiskal yang tetap responsif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat agar kuat dan berkesinambungan. Pemerintah terus mengoptimalkan fungsi APBN sebagai motor penggerak pertumbuhan melalui percepatan belanja dan optimalisasi penerimaan.
Reformasi fiskal juga terus diperkuat melalui strategi “collecting more, spending better, efficient and sustainable financing” guna memastikan program prioritas berjalan efektif, ruang fiskal tetap terjaga, dan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin baik.
