Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tengah menyiapkan cetak biru baru untuk memperkuat kedaulatan ekonomi daerah. Tidak hanya menuntut profesionalisme dari pusat, KDM kini mulai merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat agar lebih efisien dan kompetitif.
Dalam forum Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute di Bandung, Kamis (22/1/2026), KDM memaparkan dua langkah strategis yang saling berkaitan, yaitu Penyelamatan aset Bank BJB dan Konsolidasi BUMD.
Dalam kegiatan tersebut, fokus utama KDM adalah memastikan Bank BJB dapat berlari kencang tanpa hambatan finansial yang tidak perlu. Di mana saat ini, terdapat kewajiban sejumlah BUMN terhadap BJB yang mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp3,7 triliun.
Menurut KDM, penyelesaian utang ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kesehatan iklim usaha di Jawa Barat.
”BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB harus segera menyelesaikannya. Ini adalah beban yang menghambat ruang gerak usaha di Jabar,” tegasnya.
Pihak Pemprov Jabar telah berkomunikasi intensif dengan Direktur Utama Danantara untuk memastikan hak daerah ini terpenuhi demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Langkah berikutnya adalah rencana KDM menggabungkan seluruh BUMD di Jawa Barat menjadi satu entitas tunggal di luar Bank BJB.
Menurutnya, selama ini aset BUMD Jabar yang mencapai Rp4 triliun dinilai belum terkelola secara optimal karena manajemen yang terfragmentasi.
Dengan penggabungan ini (MoU akan segera ditandatangani), Jawa Barat nantinya hanya akan memiliki dua poros kekuatan ekonomi daerah, yaitu Bank BJB sebagai motor sektor keuangan. Satu Holding BUMD Terpadu yang mengelola aset non – perbankan secara profesional.
“Nanti hanya ada dua. Tidak akan berantakan seperti sekarang. Ini adalah upaya memperbaiki tata kelola agar aset Rp4 triliun itu benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelas KDM.
Gagasan untuk Nasional
Inisiatif Jawa Barat ini sejalan dengan konsep Danantara di tingkat nasional yang mulai mengonsolidasikan aset pemerintah.
Tokoh nasional, Akbar Faizal, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyatakan bahwa gagasan-gagasan dari Jawa Barat ini akan didokumentasikan dan diserahkan langsung kepada Presiden RI.
Harapannya, model efisiensi yang diterapkan di Jabar dapat menjadi tawaran solusi nyata bagi hambatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
