Bandung (BRS) – Pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 resmi dibuka Senin (25/5/2026). Tahun ini sorotan tertuju pada Sekolah Manusia Unggul atau “Sekolah Maung”, program unggulan Pemprov Jabar yang khusus menjaring siswa berprestasi akademik maupun nonakademik. Di awal pembukaan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sudah pasang garis merah: tidak ada titipan dari siapa pun!
“Tidak boleh sekolah unggul ada (siswa) titipan dari siapa pun atas nama apa pun dan untuk kepentingan apa pun,” tegas Dedi di Kota Bandung, Senin (25/5/2026).
Pernyataan itu keluar tepat saat pendaftaran Sekolah Maung berlangsung 25–29 Mei 2026. Dedi ingin proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan berintegritas. Baginya, sekolah unggulan harus jadi etalase mutu pendidikan Jabar, bukan ajang lobi atau titip nama.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mewanti-wanti seluruh kepala sekolah dan panitia SPMB. Ia meminta mereka menjaga marwah sekolah dan menolak segala bentuk intervensi. Jika ada yang main belakang, sanksinya tegas.
“Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapa pun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji dari sekolah unggul,” ujarnya.
KDM juga memastikan Pemprov Jabar tidak akan berhenti pada sanksi administratif. Pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam penerimaan siswa baru di sekolah unggulan akan diproses hukum. Ia menilai budaya titip-menitip merusak tujuan awal pembentukan Sekolah Maung, yakni mencetak sumber daya manusia berkualitas.
“Tidak boleh ada budaya titip-menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan,” katanya.
Lebih jauh, KDM menyebut nama-nama yang mencoba menitipkan anaknya lewat jalur tidak resmi akan diumumkan ke publik. Langkah itu, menurutnya, penting agar masyarakat tahu siapa saja yang melanggar prinsip transparansi.
“Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip keunggulan sekolah itu sendiri,” ucapnya.
Seruan itu langsung disambut panitia SPMB di sejumlah daerah. Mereka diminta bekerja sesuai mekanisme, berbasis nilai rapor, prestasi, dan hasil tes, tanpa melihat siapa orang tua calon siswa. KDM berharap, seleksi tahun ini benar-benar objektif sehingga siswa berprestasi bisa masuk tanpa intervensi.
“Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak berprestasi tanpa intervensi orang tuanya,” katanya.
Sekolah Maung disiapkan Pemprov Jabar sebagai laboratorium pendidikan unggulan. Kurikulumnya dirancang memperkuat kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan abad 21. Karena itu, KDM menekankan, kualitas input siswa harus dijaga sejak awal. Jika pintu masuk sudah terkontaminasi titipan, maka tujuan membentuk lulusan unggul akan sulit tercapai.
Praktik titip-menitip dalam SPMB memang bukan cerita baru. Setiap tahun, panitia penerimaan siswa baru kerap mendapat tekanan dari berbagai pihak. Tahun ini Pemprov Jabar ingin memutus rantai itu. KDM menjadikan Sekolah Maung sebagai titik awal perubahan budaya.
“Integritas panitia dan kepala sekolah jadi kunci. Kalau dari awal sudah bocor, maka kepercayaan publik pada sekolah unggulan akan hilang,” tegasnya.
Ancaman pencopotan dan proses hukum diharapkan memberi efek jera. Pemprov juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kejanggalan selama pendaftaran berlangsung. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari publik.
Bagi orang tua calon siswa, pesan KDM jelas: jangan coba-coba menitipkan anak. Jalur prestasi sudah disediakan, dan hanya siswa yang memenuhi kualifikasi terbaik yang akan lolos. Intervensi justru akan mencoreng nama baik keluarga dan sekolah.
SPMB Jabar 2026 untuk Sekolah Maung akan berlangsung hingga 29 Mei. Setelah itu, proses verifikasi dan seleksi akan berjalan ketat. KDM berharap, pada akhirnya, daftar nama siswa yang diterima bisa jadi bukti bahwa Jabar serius membangun sistem pendidikan yang adil dan bebas dari titipan.
“Kalau kita mulai dari sekolah unggul saja masih ada titipan, bagaimana mau bicara tentang meritokrasi di level yang lebih tinggi?” pungkasnya.
