Bandung (BRS) – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, angkat bicara terkait mencuatnya isu keretakan hubungan antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Ia meminta kedua pemimpin Kota Bandung tersebut segera menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah demi menjaga stabilitas pemerintahan serta kepentingan masyarakat.
Menurut Erwan, kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap perbedaan pandangan maupun persoalan internal seharusnya diselesaikan secara terbuka di antara keduanya, bukan justru menjadi konsumsi publik hingga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Saya berharap ini segera diselesaikan, duduk bersama. Seperti komitmen pada awal ketika pencalonan seperti apa, mengobrol duduk berdua. Kan pemerintahan itu ya satu paket, mereka juga terpilih. Enggak bisa mereka ‘pa aing-aing’ (masing-masing), tidak bisa mereka mengorbankan kepentingan masyarakat hanya karena ego pribadi,” kata Erwan saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, Selasa (7/7/2026).
Erwan menegaskan, kepentingan masyarakat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik tetap optimal.
“Oleh karena itu, mari kita hilangkan ego-ego pribadi, ego-ego golongan demi masyarakat Jawa Barat, dan juga Kota Bandung,” ujarnya.
Pesan tersebut, lanjut Erwan, tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandung, tetapi juga kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Barat yang tengah menghadapi dinamika dalam pemerintahan.
Ia mengingatkan agar setiap persoalan diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Yang lainnya, semua kota/kabupaten yang lainnya juga, kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk duduk bersama selesaikan permasalahan secara dingin,” katanya.
Menanggapi kemungkinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan sebagai mediator, Erwan menilai langkah tersebut belum diperlukan selama kedua belah pihak masih mampu menyelesaikan persoalan secara mandiri.
Meski demikian, Pemprov Jawa Barat siap memfasilitasi apabila konflik yang terjadi sudah tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi internal.
“Ya, kita lihat. Mereka sudah pada dewasa. Kalau mereka bisa selesaikan secara sendiri, ya kenapa harus mediasi? Kalau mereka memang sudah sampai ke permasalahan yang lebih mendalam, yang lebih sulit untuk mereka bermediasi sendiri, ya kita akan memediasi,” tegasnya.
