Bandung (BRS) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai ketahanan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga hingga akhir 2025, ditopang oleh kinerja intermediasi perbankan yang konsisten mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengatakan secara agregat indikator makroekonomi daerah menunjukkan tren positif, sejalan dengan stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
“Kinerja intermediasi perbankan di Jawa Barat masih solid dan berperan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Ini tercermin dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, serta penyaluran kredit yang tetap berjalan ke sektor-sektor produktif,” kata Darwisman dalam keterangan resminya, baru-baru ini.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, OJK Jawa Barat bersama Kantor OJK Cirebon dan OJK Tasikmalaya terus memastikan kesehatan lembaga jasa keuangan di wilayah Jawa Barat. Hingga November 2025, tercatat jaringan lembaga jasa keuangan di Jawa Barat terdiri dari 2 bank umum, 121 BPR, 12 BPRS, 19 perusahaan gadai swasta, 25 LKM/LKMS, 4 dana pensiun, hingga 32 galeri investasi yang berperan memperluas edukasi pasar modal bagi masyarakat.
Dari sisi kinerja perbankan, total aset perbankan Jawa Barat pada November 2025 mencapai Rp1.051,53 triliun, tumbuh 3,14 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp736,06 triliun, meningkat 5,01 persen YoY, menandakan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan masih kuat.
Penyaluran kredit juga menunjukkan dinamika yang mengikuti kebutuhan ekonomi. Kredit investasi tumbuh signifikan sebesar 16,43 persen YoY menjadi Rp228,01 triliun, sementara kredit konsumsi meningkat 5,63 persen YoY mencapai Rp489,27 triliun. Adapun kredit modal kerja tercatat Rp329,93 triliun, meski mengalami kontraksi -5,32 persen YoY.
“Pertumbuhan kredit investasi menjadi sinyal positif karena mencerminkan ekspansi usaha dan optimisme pelaku ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang,” jelasnya.
Penguatan akses pembiayaan UMKM juga terus menjadi fokus. Hingga November 2025, sebanyak 470.064 pelaku usaha di Jawa Barat telah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran Rp25,97 triliun. Skema KUR Mikro masih mendominasi dengan porsi 64,56 persen, diikuti KUR Kecil sebesar 33,39 persen.
Secara nasional, kredit UMKM mencapai Rp1.496,07 triliun, dengan kontribusi Jawa Barat sebesar Rp186,66 triliun atau 12,49 persen, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi penerima kredit UMKM terbesar kedua di Indonesia.
Darwisman menegaskan, OJK Jawa Barat akan terus memperkuat pengawasan, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Ke depan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus kami percepat agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
