Bandung (BRS) – Forum Profesor Bandung yang diinisiasi Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Senin (15/12/2025), menilai kinerja Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan hingga akhir 2025 masih berada pada jalur yang tepat, namun membutuhkan penguatan kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan perguruan tinggi agar kebijakan publik lebih aplikatif dan berdampak langsung ke lapangan.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi mengungkapkan forum ini hadir untuk mengisi ruang kosong yang selama ini belum terhubung secara optimal, antara pemikiran akademik kampus dan operasional kebijakan pemerintah daerah.
“Forum ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran akademik dan implementasi kebijakan,” kata Prof. Muradi saat pemapatan.
Prof. Muradi menjelaskan selama ini kampus memiliki dewan profesor dan guru besar, namun keterkaitannya dengan praktik pemerintahan masih terbatas.
Forum Profesor Bandung didesain untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar pemikiran akademik tidak berhenti di level konseptual, melainkan diterjemahkan ke dalam langkah teknis yang bisa dijalankan oleh birokrasi.
Ia menilai respons para akademisi dalam forum tersebut relatif teknis karena mengaitkan kebijakan publik, kerangka teoretik, dan implementasi di lapangan.
“Pendekatan ini dianggap penting mengingat masa kepemimpinan Wali Kota Bandung baru berjalan sekitar sembilan bulan dan masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam,” kata Prof. Muradi.
Prof. Muradi menekankan tiga poin utama yang perlu diperkuat Pemkot Bandung. Pertama, penajaman program prioritas agar arah kebijakan lebih fokus. Kedua, penguatan koordinasi internal antara wali kota, sekretaris daerah, dan perangkat daerah untuk mengelaborasi program unggulan secara konsisten. Ketiga, membuka ruang kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi agar kampus tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mitra teknis pembangunan.
Ia menambahkan keberadaan Forum Profesor Bandung berpotensi menjadi wadah strategis untuk mengelaborasi kepentingan Kota Bandung secara lebih besar dan terukur. Namun, manfaat tersebut baru akan terasa jika Pemerintah Kota Bandung menyambut forum ini secara terbuka dan menjadikannya bagian dari proses perumusan kebijakan.
Menanggapi isu kondisi pemerintahan yang dinilai pincang, Prof. Muradi menegaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kebijakan. Tantangan utama, terletak pada efektivitas peran sekretaris daerah dan dinas-dinas teknis dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam program nyata yang diterima publik.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut positif masukan dari Forum Profesor Bandung. Ia mengakui, selama ini roda pemerintahan kerap dihadapkan pada beragam kepentingan dan subjektivitas yang berpotensi mengaburkan fokus pada isu-isu esensial dan substansial.
Farhan mengungkapkan pandangan objektif dari para guru besar dibutuhkan agar pemerintah tidak terjebak pada rutinitas administratif semata.
“Forum sebagai sarana penting untuk membangun komunikasi yang lebih erat, melampaui diskusi wacana, menuju bentuk kerja sama konkret yang bisa diuji bersama,” kata Farhan.
Farhan juga menegaskan secara kelembagaan Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui nota kesepahaman. Namun, ia mengakui perlunya figur-figur akademisi yang dapat menjadi rujukan substantif dalam proses pengambilan kebijakan.
Farhan menambahkan kritik dan saran dari akademisi merupakan bentuk kepedulian. Selama pemerintah masih dikritik, itu menandakan adanya perhatian dan harapan. Sebaliknya, ketika kritik berhenti, justru itulah tanda bahaya bagi jalannya pemerintahan.
Dengan demikian, Forum Profesor Bandung diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.
