Jakarta (BRS) – Proses penghitungan ganti kerugian bagi para pemberi pinjaman (lender) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki tahap lanjutan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyelesaikan verifikasi dan penghitungan restitusi terhadap 5.102 korban dengan nilai kewajaran ganti kerugian mencapai Rp1,07 triliun.
Hasil penghitungan tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT DSI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima informasi dari LPSK terkait hasil verifikasi dan penghitungan restitusi tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan data hasil penghitungan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
“Data tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, Ketua LPSK Achmadi menjelaskan, lembaganya membuka pengajuan permohonan restitusi bagi korban perkara TPPU PT DSI pada 1 April hingga 16 Mei 2026. Setelah masa pengajuan berakhir, LPSK melanjutkan proses verifikasi dan penghitungan pada 17 Mei hingga 5 Oktober 2026.
Dari seluruh permohonan yang masuk, sebanyak 5.102 korban dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk dilakukan penghitungan restitusi.
“LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan,” kata Achmadi dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).
Dalam proses verifikasi, LPSK memeriksa sejumlah dokumen yang disampaikan para pemohon. Di antaranya surat permohonan restitusi, sertifikat elektronik PT DSI, perjanjian Wakalah Bil Ujrah, tangkapan layar nominal saldo pada dasbor DSI, hingga mutasi rekening.
LPSK juga menggunakan data korban dan surat keterangan korban dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri serta data lender yang diperoleh dari OJK sebagai bahan pencocokan dan verifikasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penghitungan adalah penentuan kerugian riil korban. Achmadi menjelaskan, karena perkara tersebut diduga berkaitan dengan skema Ponzi, LPSK menerapkan pendekatan yang turut memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi.
Imbal hasil tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan untuk memperoleh nilai kerugian riil secara objektif.
Laporan hasil penilaian restitusi kemudian diserahkan LPSK kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026). Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami.
Achmadi menyebut hasil penghitungan itu dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara. Namun, keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan restitusi, termasuk besaran ganti kerugian yang diberikan, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
“Pemenuhan hak restitusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman mengatakan hasil penghitungan restitusi tersebut akan disampaikan dalam persidangan. Penjelasan lebih terperinci mengenai hasil penilaian akan diberikan melalui ahli yang dihadirkan LPSK.
Arif mengungkapkan, dari sekitar 25 ribu korban yang tercatat dalam perkara PT DSI, hasil verifikasi OJK dan LPSK mengidentifikasi sekitar 14 ribu korban. Namun, tidak seluruhnya mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, hanya korban yang mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi yang dapat diproses untuk penghitungan restitusi. Dari proses tersebut, sebanyak 5.102 orang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun yang dihitung LPSK merupakan hasil penilaian terhadap 5.102 korban yang memenuhi ketentuan pengajuan, bukan keseluruhan korban yang tercatat dalam perkara PT DSI.














