Jakarta (BRS) – Dampak bencana alam akibat perubahan iklim tidak hanya dirasakan sektor perbankan melalui meningkatnya risiko kredit bermasalah. Gangguan yang ditimbulkan juga merembet ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari kesehatan masyarakat, aktivitas produksi, distribusi logistik, hingga kenaikan harga barang di daerah terdampak.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perubahan iklim kini telah menjadi risiko nyata bagi stabilitas perekonomian. Banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta berbagai bencana lainnya tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan berantai terhadap sektor keuangan dan dunia usaha.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini dan membutuhkan langkah antisipasi yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan.
“Risiko iklim yang tidak diantisipasi sejak dini bisa berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Bahkan, kita tidak lagi bicara tentang ancaman di masa depan karena dampaknya sudah terjadi sekarang, mulai dari karhutla hingga banjir dan berbagai bencana lainnya,” ucap Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, bencana alam dapat mengganggu kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kerusakan tempat usaha, terhentinya produksi, hingga terhambatnya distribusi barang berpotensi menekan pendapatan dan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban keuangan.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi industri jasa keuangan, terutama perbankan. Debitur yang terdampak bencana berpotensi mengalami penurunan kemampuan membayar pinjaman sehingga meningkatkan risiko penurunan kualitas kredit.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, regulator bersama lembaga keuangan perlu melakukan penilaian langsung di wilayah terdampak atau local assessment. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan, mengukur tekanan yang dialami debitur, sekaligus memetakan potensi risiko terhadap lembaga keuangan.
Friderica menegaskan, dampak perubahan iklim kini telah berkembang menjadi risiko keuangan yang cakupannya jauh lebih luas dibandingkan persoalan kredit perbankan.
“Risiko iklim yang terjadi saat ini sudah bertransformasi menjadi risiko keuangan. Dampaknya bisa memengaruhi kualitas aset dan risiko kredit perbankan, klaim asuransi, hingga nilai investasi,” tegasnya.
Lebih jauh, kata Friderica, bencana juga dapat memicu efek domino terhadap sektor-sektor lain. Karhutla, misalnya, bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Sementara itu, terganggunya jalur logistik dan aktivitas produksi dapat menghambat pasokan barang serta mendorong kenaikan harga di daerah terdampak.
Menghadapi risiko tersebut, OJK memperkuat langkah mitigasi melalui peningkatan ketahanan internal regulator sekaligus menyiapkan panduan bagi industri jasa keuangan. Salah satunya melalui penerbitan taksonomi hijau sebagai acuan dalam mendorong pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
OJK juga mendorong industri perbankan, asuransi, hingga pasar modal agar lebih aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko iklim dalam kegiatan bisnis maupun pengelolaan portofolio investasinya.
“Kami memberikan panduan kepada masing-masing sektor jasa keuangan mengenai bagaimana risiko iklim perlu diantisipasi dan dimitigasi. Di sisi lain, risiko tersebut juga perlu dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis yang lebih berkelanjutan ke depannya,” pungkasnya.
