Jakarta (BRS) – Debitur yang terdampak bencana di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kesempatan memperoleh restrukturisasi kredit hingga tiga tahun. Kebijakan tersebut diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kebijakan restrukturisasi tersebut menjadi bagian dari dukungan OJK terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kemudian, terkait dengan kredit tadi Pak Menko sampaikan untuk di daerah bencana yang terutama untuk di NTT, kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan tiga tahun. Itu di delapan kabupaten di NTT,” ujar Friderica seusai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
Selain restrukturisasi kredit, OJK juga membahas dukungan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menunjang pelaksanaan program KUR dan pengembangan UMKM. Koordinasi di tingkat daerah turut diperkuat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Friderica menambahkan, perluasan akses pembiayaan juga diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan inklusif di desa-desa nelayan. Program tersebut telah dijalankan di sejumlah wilayah dan akan diperluas melalui kerja sama dengan kementerian terkait.
“Ini juga kita sampaikan tadi ada beberapa desa nelayan yang sudah kita lakukan ekosistem keuangan inklusif dan akan kerja sama lebih lanjut lagi dengan kementerian terkait ya untuk bagaimana desa-desa nelayan ini dapat kita grooming, kita berikan akses keuangan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok nelayan ini,” kata Friderica.
Terkait penanganan kredit di daerah bencana, OJK sebelumnya telah menetapkan sejumlah perlakuan khusus bagi debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.
Salah satu ketentuannya, kualitas kredit atau pembiayaan dengan plafon hingga Rp10 miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. Selain itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan memiliki kualitas lancar.
Ketentuan tersebut berlaku untuk pembiayaan yang telah disalurkan sebelum debitur terdampak bencana maupun pembiayaan yang diberikan setelah bencana terjadi.
OJK juga memberikan perlakuan khusus terhadap penyaluran pembiayaan baru bagi debitur terdampak. Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan baru dilakukan secara terpisah dari kredit, pembiayaan, maupun penyediaan dana sebelumnya.
Dengan mekanisme tersebut, penyaluran pembiayaan baru tidak menerapkan konsep one obligor, sehingga penilaiannya tidak otomatis digabungkan dengan kewajiban pembiayaan debitur sebelumnya.
Kebijakan itu mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana atau POJK Bencana.
Aturan tersebut berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta lembaga jasa keuangan lainnya.
