Bandung (BRS) – Catatan produksi susu, jumlah sapi yang dimiliki, hingga pendapatan peternak berpeluang menjadi modal penting untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Melalui digitalisasi, data aktivitas peternakan sapi perah di Jawa Barat akan diintegrasikan agar potensi usaha peternak lebih mudah dikenali oleh perbankan.
Upaya tersebut tengah didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan sejumlah mitra strategis melalui pengembangan ekosistem digital peternakan sapi perah. Program ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembiayaan peternak dengan layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat produktivitas sektor peternakan.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mengoptimalkan data usaha peternak sebagai salah satu dasar penilaian kelayakan pembiayaan.
Dalam skema yang disiapkan, koperasi akan menggunakan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mencatat aktivitas usaha anggotanya. Informasi mengenai produksi susu harian, jumlah sapi perah, dan pendapatan dari penjualan susu akan terdokumentasi dalam sistem tersebut.
Data itu kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan pemeringkat kredit alternatif (PKA) untuk membantu proses penilaian calon debitur. Dengan demikian, aktivitas ekonomi peternak yang selama ini belum sepenuhnya terdokumentasi secara digital dapat menjadi informasi pendukung ketika mengajukan pembiayaan.
“Jabar memiliki basis ekonomi besar, tetapi kredit dan aset perbankan belum sebanding dengan potensinya. Inklusi Jawa Barat sudah kuat, sementara literasi masih tertinggal dari nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem digitalisasi peternakan sapi perah Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial (financial wellbeing) masyarakat umumnya dan peternak khususnya,” kata Adi saat Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/11) pekan lalu.
Pengembangan tersebut menjadi kelanjutan program penguatan komoditas sapi perah yang telah dijalankan OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pemangku kepentingan lainnya sejak 2025.
Sementara itu dalam keterangannya, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan, penerapan teknologi digital di lingkungan koperasi masih perlu diperluas. Dari 16 koperasi peternak sapi perah di Jawa Barat, baru satu koperasi yang telah menjalankan operasional menggunakan sistem ERP.
“Tahun ini OJK bersama mitra strategis akan mengembangkan ekosistem digital peternakan sapi perah di Jawa Barat. Saat ini baru satu dari 16 koperasi peternak sapi perah yang menjalankan operasionalnya berbasis digital Enterprise Resource Planning (ERP). Kita mau aplikasi ERP ini digunakan di seluruh koperasi di Jawa Barat,” kata Darwisman.
Menurutnya, sektor sapi perah memiliki prospek ekonomi yang strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan bergizi dan peningkatan produksi susu dalam negeri.
Data sektor peternakan menunjukkan produksi susu Jawa Barat pada 2025 mencapai 251,87 ribu ton. Angka tersebut meningkat 3,46 persen dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 243,46 ribu ton.
Pertumbuhan juga terjadi pada populasi sapi perah. Jumlahnya bertambah 3.017 ekor atau 3,07 persen, dari 98.149 ekor pada 2024 menjadi 101.166 ekor pada 2025.
Dari sisi pembiayaan, kredit untuk pembibitan dan budi daya sapi perah hingga September 2026 tercatat Rp271,47 miliar, meningkat dari Rp266 miliar pada September 2025. Kredit tersebut telah menjangkau 4.861 debitur.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menilai penguatan basis data menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan peternakan sapi perah. Data yang akurat dan diperbarui secara langsung akan membantu pemerintah maupun pelaku usaha menentukan kebijakan dan langkah pengembangan.
“Untuk mengimplementasikan program-program pengembangan peternakan sapi perah, kita harus memiliki basis data yang real time dan valid. Data yang real time dan valid berguna untuk mempercepat pengambilan keputusan bagi regulator, peternak, koperasi, dan seluruh pihak terkait,” ucap Herman.
Herman juga menekankan bahwa pengembangan sektor peternakan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, koperasi, industri jasa keuangan, hingga industri pengolahan susu perlu membangun kerja sama agar ekosistem usaha dapat berjalan lebih terintegrasi.
Pembahasan pengembangan ekosistem digital tersebut turut melibatkan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, International Labour Organization (ILO), perbankan, asosiasi teknologi finansial, industri pengolahan susu, serta akademisi.
