Bandung (BRS) – Polemik rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bandung Raya kembali mengemuka dalam diskusi publik ilmiah yang digelar WALHI Jawa Barat di Bandung, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum tersebut, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Ir. Neni Sintawardani, M.Eng., menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan teknologi pengolahan akhir semata.
Menurut Neni, pengelolaan sampah harus dilihat secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Karena itu, pembahasan mengenai PSEL tidak cukup hanya berfokus pada pro dan kontra teknologi, melainkan juga harus dibarengi pembenahan sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
“Kalau persoalan PSEL saja yang disoroti, itu tidak menyelesaikan semuanya. Pengelolaan sampah harus dilihat secara keseluruhan, termasuk langkah jangka pendek, menengah, dan panjangnya,” kata Neni dalam diskusi tersebut.
Ia menjelaskan, BRIN tidak secara langsung mengambil posisi mendukung atau menolak PSEL. Namun, lembaga riset tersebut menilai setiap teknologi pengolahan sampah harus dihitung secara ilmiah, termasuk dampak negatif dan manfaatnya bagi lingkungan maupun masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah di Indonesia hingga kini masih belum terselesaikan, terutama terkait pemilahan sampah dari sumber. Padahal, kata dia, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah, tetapi belum didukung aturan yang konsisten di lapangan.
“Sudah banyak masyarakat memilah sampah, tetapi akhirnya dicampur lagi. Artinya, sistemnya belum berjalan. Harus ada kebijakan yang jelas, termasuk reward and punishment,” ujarnya.
Neni menilai penyelesaian persoalan sampah justru harus dimulai dari tingkat rumah tangga dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dalam sejumlah penelitian BRIN, pendekatan berbasis komunitas disebut lebih realistis dan berdampak langsung terhadap pengurangan volume sampah.
Ia mencontohkan hasil studi di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung, yang menunjukkan TPS dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos maupun biogas.
“Kalau sampah organik diolah melalui proses anaerobik, bisa menghasilkan biogas untuk memasak dan menggantikan LPG. Ini punya dampak ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan impor,” katanya.
Selain itu, sampah anorganik seperti plastik juga dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Neni, konsep ekonomi sirkular semacam itu sangat mungkin diterapkan selama didukung tata kelola pemerintah yang jelas.
Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih tegas dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya melalui penerapan aturan pengangkutan sampah berbasis pemilahan.
“Misalnya petugas sampah tidak mengambil sampah yang tidak dipilah. Langkah-langkah kecil seperti itu sangat logis dan bisa dilakukan,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo mengatakan persoalan sampah di Bandung Raya telah menjadi isu mendesak yang membutuhkan solusi berkelanjutan. DPRD, kata dia, ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan sampah tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru di kemudian hari.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Wahyudin atau Iwang menilai pendekatan teknologi termal seperti insinerator hingga PSEL bukan solusi utama penanganan sampah. WALHI menilai pendekatan tersebut berpotensi memunculkan masalah lingkungan dan kesehatan baru apabila tidak dihitung secara komprehensif.
Diskusi publik tersebut digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, serta pegiat lingkungan terkait arah kebijakan pengelolaan sampah di Jawa Barat.
