Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif. Menurutnya, ukuran kinerja aparatur sipil negara tidak semata pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian pembangunan yang dihasilkan.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” kata Dedi usai silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat sinergi pembangunan di Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti pentingnya efektivitas birokrasi, khususnya dalam komposisi sumber daya manusia. Ia menilai saat ini jumlah jabatan struktural masih lebih dominan dibanding tenaga teknis di lapangan.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” katanya.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat akan memperkuat peran tenaga teknis yang terlibat langsung dalam pelayanan publik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain itu, Dedi turut menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai, sembari memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah berjalan, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
