Bandung (BRS) – Hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur berada pada level sangat tinggi. Temuan tersebut berasal dari survei Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanudin Muhtadi, mengungkapkan bahwa kepuasan terhadap sosok yang akrab disapa KDM mencapai 95,5 persen. Angka ini dinilai stabil bahkan memperlihatkan tren peningkatan dibanding hasil pengukuran pada Mei tahun sebelumnya.
Survei tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di wilayah perdesaan pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga dinilai cukup representatif dalam menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi.
Dalam paparannya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026) lalu, Burhanudin menilai berbagai terobosan awal masa jabatan Dedi Mulyadi tidak hanya memicu antusiasme masyarakat, tetapi juga memperoleh penilaian positif setelah hampir setahun implementasi kebijakan berlangsung.
Ia menambahkan, hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang tingkat kepuasannya berada di bawah 90 persen, namun seluruh segmen demografi tetap menunjukkan angka di atas 80 persen di berbagai wilayah Jawa Barat.
Salah satu program yang mendapat apresiasi luas adalah kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan. Program ini memberi manfaat langsung bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat serta mendorong lahirnya 1,4 juta wajib pajak baru.
Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, termasuk penjelasan mengenai penggunaan dana pajak kendaraan. Transparansi ini dinilai meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga memperoleh penilaian positif, seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi pelajar, hingga kebijakan pembinaan siswa bermasalah melalui program barak militer.
Di sektor infrastruktur, masyarakat menilai pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta program listrik gratis sebagai langkah nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
Program lingkungan turut mendapat respons baik, terutama kegiatan normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal yang dinilai berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat.
Realokasi Anggaran
Dalam situasi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah, Dedi Mulyadi dinilai mampu melakukan penyesuaian belanja secara efektif. Realokasi anggaran diarahkan dari pos yang kurang prioritas menuju program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Capaian tersebut turut diperkuat dengan predikat Jawa Barat sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, perekonomian Jawa Barat juga menunjukkan performa kuat di tengah tekanan kebijakan efisiensi. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,8 persen, berada di atas rata-rata nasional sepanjang 2025.
Burhanudin menambahkan, persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi daerah cenderung lebih optimistis dibanding gambaran nasional secara umum, sebagaimana tercermin dalam hasil survei.
Menanggapi temuan tersebut, pengamat politik Firman Manan menilai tingginya kepuasan publik terjadi karena manfaat kebijakan pemerintah dirasakan langsung masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Djayadi Hanan, mendorong agar gubernur dan wakil gubernur mempertahankan konsistensi kinerja serta substansi program, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat terus terjaga ke depan.
