Bandung (BRS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi prioritas utama dalam menghadapi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) yang direncanakan berlangsung hingga 2027.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa kedua sektor tersebut merupakan titik pertama yang akan terdampak langsung oleh proyek BRT. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan sejak awal agar proses pembangunan tidak memicu kegelisahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang pertama harus kita carikan solusi itu sebetulnya perparkiran dan PKL. Karena dua hal ini yang paling awal terdampak pembangunan BRT,” kata Farhan di Bandung, baru-baru ini.
Farhan mengakui, munculnya kekhawatiran masyarakat terkait potensi kemacetan maupun dampak sosial selama masa pembangunan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena hingga saat ini Pemkot belum dapat memberikan kepastian teknis secara detail.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian, karena kami ingin memastikan skema penanganan ini benar-benar bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.
Menanggapi adanya penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai reaksi yang wajar. Ia memahami adanya persepsi di masyarakat bahwa pembangunan BRT kerap dikaitkan dengan penggusuran.
“Wajar kalau ada penolakan karena ada kekhawatiran akan digusur. Tapi tidak seperti itu. Kita akan melakukan dialog,” tegasnya.
Terkait kemungkinan relokasi maupun kompensasi bagi PKL, Farhan menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah akan terlebih dahulu membuka ruang dialog untuk memahami kondisi dan perkembangan usaha para PKL.
“Kita ingin tahu dulu bagaimana kondisi usaha mereka. Direlokasi atau tidak, itu belum diputuskan. Kita dialog dulu,” ujarnya.
Farhan juga memastikan bahwa kehadiran BRT tidak akan menghilangkan peran angkutan kota (angkot). Sebaliknya, angkot akan tetap beroperasi sebagai moda pengumpan (feeder) yang mendukung sistem transportasi utama.
“Angkot tidak akan hilang. Angkot tetap ada dan berfungsi sebagai feeder,” jelasnya.
Ia menambahkan, jalur BRT tidak akan mengubah pola dasar transportasi yang telah ada. Angkot tetap melayani rute-rute yang telah ditentukan untuk mendukung operasional BRT.
“Jalurnya tetap sama, TMP persis. Bukan mengubah jalur, tapi menguatkan sistem,” katanya.
Mengenai armada angkot yang sudah tua, Farhan menyebutkan Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan tiga koperasi angkot, yakni Kopamas, Kobutri, dan Kobanter, untuk membahas program peremajaan.
Ia mendorong agar peremajaan armada diarahkan pada pemanfaatan angkot listrik yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Pemkot Bandung.
“Kalau mau peremajaan, sebaiknya mulai berpikir memanfaatkan angkot listrik yang sudah pernah kita launching,” ujarnya.
Menurut Farhan, penggunaan angkot listrik tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kembali minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
“Ini peluang untuk menarik masyarakat agar mau naik angkutan umum lagi,” pungkasnya.
