Bandung (BRS) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 31 Desember 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp26,43 triliun. Capaian ini disampaikan Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat dalam pemaparan kinerja fiskal di Gedung Keuangan Negara Bandung, Selasa (20/1/2026) lalu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, yang mewakili Kepala Perwakilan Kemenkeu Jabar, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, meski mengalami kontraksi 6,77 persen (yoy).
Dari sisi penerimaan, pajak masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, tumbuh 8,19 persen (yoy). Seluruh jenis pajak utama menunjukkan kinerja positif, dengan lonjakan signifikan pada kategori Pajak Lainnya yang tumbuh 9.546,65 persen, dipengaruhi implementasi kebijakan Deposit Pajak.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meski secara tahunan turun tipis 0,30 persen. Bea Masuk terealisasi Rp0,41 triliun, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp28,11 triliun, yang masih didominasi oleh Cukai Hasil Tembakau. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target, tumbuh 8,58 persen (yoy).
Dari sisi belanja, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp43,22 triliun atau 94,21 persen dari pagu, dengan realisasi tertinggi pada Belanja Sosial yang hampir menyentuh 100 persen. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp76,01 triliun atau 98,47 persen, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar.
APBN juga terus mendorong berbagai program prioritas di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 11,14 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Program FLPP membiayai pembangunan 62 ribu unit rumah, sementara KUR tersalurkan sebesar Rp28,61 triliun kepada lebih dari 510 ribu debitur. Selain itu, program ketahanan pangan mencatat realisasi belanja Rp6,51 triliun dengan produksi gabah mencapai 10,23 juta ton.
Dalam pemaparan makroekonomi, Fahma menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy). Inflasi Desember 2025 tercatat 2,63 persen, masih dalam rentang terkendali. Neraca perdagangan November 2025 juga mencatat surplus USD 2,35 miliar, dengan kinerja ekspor nonmigas ke Amerika Serikat tetap kuat.
Kemenkeu menegaskan, APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Melalui penguatan kualitas belanja dan optimalisasi penerimaan, APBN diharapkan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika global.
