Bandung (BRS) – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat kualitas tenaga kerja agar mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Salah satu langkah yang kini dipercepat adalah transformasi lembaga pelatihan kerja (LPK) melalui peningkatan kualitas instruktur serta percepatan akreditasi lembaga pelatihan.
Upaya tersebut dilakukan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Metodologi bagi pengelola dan instruktur LPK swasta yang digelar di Hotel Oakwood Bandung, Selasa (19/5/2026).
Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menegaskan, peningkatan kualitas pekerja harus dimulai dari kualitas lembaga pelatihannya. Menurutnya, LPK memiliki posisi penting sebagai penghubung antara dunia pendidikan keterampilan dengan kebutuhan industri.
“LPK adalah penghubung utama antara pelatihan dan industri. Karena itu, kualitasnya harus benar-benar terjamin,” kata Yayan.
Saat ini terdapat lebih dari 200 LPK di Kota Bandung. Sebagian di antaranya telah mengantongi akreditasi dan menunjukkan perkembangan kualitas yang cukup baik. Namun, Disnaker menilai masih diperlukan percepatan agar semakin banyak lembaga pelatihan memenuhi standar nasional.
Akreditasi LPK sendiri mencakup delapan standar utama, mulai dari kelembagaan, kualitas tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pelatihan. Karena itu, Disnaker mendorong penguatan kualitas instruktur melalui pelatihan metodologi pembelajaran agar proses pelatihan menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Metodologi pengajaran menjadi kunci. Pelatih yang kompeten akan menghasilkan lulusan yang kompeten,” katanya.
Selain penguatan kapasitas pengajar, Disnaker juga memberikan dukungan berupa stimulus infrastruktur pelatihan untuk membantu pemenuhan standar akreditasi. Meski demikian, pemerintah menekankan pentingnya komitmen dari masing-masing LPK untuk terus meningkatkan kualitas secara mandiri.
Sebagai bentuk dorongan, LPK yang telah terakreditasi akan mendapatkan prioritas dalam berbagai program pelatihan dan kerja sama yang dijalankan pemerintah daerah.
“LPK terakreditasi akan mendapatkan prioritas dalam berbagai program pelatihan. Ini menjadi motivasi bagi lembaga lain untuk terus meningkatkan kualitasnya,” ujar Yayan.
Disnaker Kota Bandung juga memperkuat kolaborasi dengan LPK dalam penyaluran tenaga kerja, termasuk peluang kerja ke luar negeri. Dalam skema baru tersebut, LPK turut berperan menyeleksi calon tenaga kerja yang dinilai siap secara kompetensi, mental, dan komitmen kerja.
Program pelatihan bahasa asing, khususnya bahasa Jepang, turut diperluas untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja global. Tahun ini, jumlah peserta pelatihan ditargetkan meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Disnaker Kota Bandung, Rina Indrisari Nugraha mengatakan, bimtek metodologi tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan instruktur dalam menyusun perangkat pembelajaran, menyampaikan materi secara sistematis, serta melakukan evaluasi hasil belajar sesuai standar nasional SKKNI.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para instruktur mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
Diketahui, bimtek berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 Mei 2026, dan diikuti 20 peserta dari berbagai LPK di Kota Bandung. Program ini menjadi bagian dari strategi Disnaker dalam membangun ekosistem pelatihan kerja yang adaptif, berkualitas, dan mampu mencetak tenaga kerja berdaya saing global.
