Bandung (BRS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan pada 2026. Sejumlah program bantuan pangan hingga stabilisasi harga beras disiapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, memastikan stok beras di Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional, ritel modern, hingga gudang Bulog, persediaan beras dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Stok beras di Kota Bandung masih aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun harga di pasaran saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Gin Gin dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional juga tengah menyalurkan bantuan pangan kepada 146.232 keluarga penerima manfaat di Kota Bandung. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras kualitas medium dan dua liter minyak goreng setiap bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung melalui DKPP akan melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 131,3 ton beras pada tahun 2026. Cadangan pangan tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program sosial, salah satunya Program ATM Beras.
Melalui program tersebut, bantuan akan disalurkan kepada 2.000 kepala keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namun belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras premium setiap bulan selama satu tahun.
Saat ini, Kota Bandung memiliki 46 unit ATM Beras. Sebanyak 40 unit dikelola Pemerintah Kota Bandung, sedangkan enam unit lainnya merupakan milik Baznas Kota Bandung. Sebanyak 26 unit ATM Beras mendapatkan dukungan pengisian beras dari Baznas Kota Bandung dengan total penerima manfaat mencapai 1.950 kepala keluarga.
Selain itu, DKPP juga akan meluncurkan Program Pangersa sebagai upaya penanganan wilayah rentan rawan pangan dan stunting. Program ini menyasar 1.832 keluarga miskin yang belum menerima BPNT maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam program tersebut, setiap penerima akan memperoleh bantuan berupa 5 kilogram beras premium, satu ekor ayam, satu kilogram ikan lele, satu kilogram telur, serta sayuran. Bantuan akan disalurkan dua kali dalam setahun.
Tak hanya bantuan sosial, DKPP juga berencana menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 44 kali sepanjang 2026 di berbagai wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini didukung anggaran dari APBD Kota Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, Badan Pangan Nasional, hingga dana CSR BUMN.
Salah satu komoditas utama yang akan disediakan dalam GPM ialah beras SPHP kualitas medium kemasan lima kilogram yang disuplai bekerja sama dengan Perum Bulog.
