Bandung (BRS) – Mendekati batas waktu penutupan lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung pada 10 Mei 2026 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengusahakan agar proses lelang terus berlanjut hingga didapat pemenang lelangnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bahwa persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah cukup ketat dan tegas, seperti diantaranya memiliki kapasitas dan komitmen terhadap konservasi serta kesejahteraan satwa.
“Sebelumnya Pemkot sudah mengundang 85 lembaga atau mereka yang kami anggap potensial untuk mengikuti lelang, tapi tinggal satu minggu ini belum semuanya memberikan respon. Yang merespon baru empat,” ucap Farhan di Bandung, Minggu (3/5/2026).
“Agak khawatir juga nih, karena memang syaratnya berat, jadi wajar kalau belum banyak yang menyatakan minat secara serius,” imbuhnya.
Farhan mengatakan, bahwa Pemkot Bandung masih membuka proses seleksi pengelola Kebun Binatang Bandung hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
“Kami telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar tenggat waktu pendaftaran dapat diperpanjang,” kata Farhan.
“Kami mengajukan perpanjangan deadline selama satu bulan setelah tanggal 6 Mei 2026 sebagai antisipasi minimnya jumlah pendaftar,” imbuhnya.
Diketahui hingga menjelang penutupan pendaftaran, minat dari lembaga konservasi mengikuti lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung masih terbatas, sehingga Pemkot mempertimbangkan sejumlah langkah antisipatif, termasuk pengajuan perpanjangan waktu seleksi.
Farhan menilai kondisi tersebut masih wajar mengingat tingginya standar yang ditetapkan dalam proses seleksi. Persyaratan yang ketat dimaksudkan untuk memastikan pengelola kebun binatang memiliki kapasitas dan komitmen terhadap konservasi serta kesejahteraan satwa.
“Memang syaratnya berat, jadi wajar kalau belum banyak yang menyatakan minat secara serius,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga terus memastikan kondisi satwa di Kebun Binatang tetap terjaga selama proses seleksi berlangsung. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi dan dukungan lembaga internasional.
Farhan menyebutkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat saat ini tengah bekerja intensif untuk menangani aspek kesejahteraan satwa (animal welfare).
“Kita juga dibantu oleh satu lembaga internasional, Fantara, terutama dalam penanganan kebutuhan obat-obatan bagi satwa,” ungkapnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk memastikan, proses transisi pengelolaan tidak berdampak negatif terhadap kondisi hewan di dalam kebun binatang.
Farhan menuturkan, Pemkot akan terus membuka berbagai opsi agar proses seleksi tetap berjalan optimal dan menghasilkan pengelola yang benar-benar kompeten.
