Bandung (BRS) – Pemerintah Kota Bandung memastikan laju inflasi daerah masih berada dalam kondisi stabil dan terkendali. Hingga awal Februari 2026, harga bahan kebutuhan pokok (bapok) di Kota Bandung terjaga sesuai dengan parameter inflasi yang ditetapkan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kunci utama pengendalian inflasi terletak pada kelancaran rantai pasok, khususnya untuk komoditas pangan. Selama distribusi berjalan lancar dan ketersediaan stok aman, tekanan harga dapat ditekan dalam batas yang sehat.
“Pengendalian harga bahan kebutuhan pokok ini betul-betul berada dalam rentang harga yang terkendali sesuai parameter inflasi daerah. Mudah-mudahan kita masih bisa memastikan rantai pasok yang baik, khususnya untuk bahan pangan,” kata Farhan di Bandung, Selasa (10/2/2026).
Farhan menyampaikan, berdasarkan data terkini, inflasi Kota Bandung tercatat sebesar 0,269 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat aman dan menunjukkan kinerja pengendalian inflasi yang solid.
“Kita mempertahankan inflasi di angka 0,269 persen. Memang sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Barat, tetapi jauh di bawah rata-rata inflasi nasional. Ini masih berada dalam rentang yang sangat baik, yakni antara 1,5 sampai 3,5 persen,” jelasnya.
Menurut Farhan, capaian tersebut juga mendapat apresiasi dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi yang melibatkan Bank Indonesia dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kuningan. Evaluasi tersebut menilai upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efektif.
Ia menambahkan, dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kota Bandung. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan distributor dinilai mampu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Selain menjaga kelancaran distribusi pangan, Pemkot Bandung juga rutin menggelar bazar murah di sejumlah wilayah. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga di tingkat lokal.
“Bazar murah di tingkat wilayah itu efeknya langsung dirasakan masyarakat. Sementara untuk skala kota, efeknya lebih bersifat psikologis,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, bazar murah memberi sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintah memiliki cadangan stok dan strategi antisipatif dalam menghadapi potensi lonjakan harga.
“Bahwa kita masih punya buffer, masih ada stok barang dengan harga terjangkau. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Farhan, keberadaan buffer stok menjadi elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika harga pangan nasional dan global yang fluktuatif.
Dalam kesempatan yang sama, Farhan juga menyinggung evaluasi kepemimpinannya selama satu hingga dua tahun terakhir. Ia menyebut keterbukaan terhadap kritik publik sebagai salah satu capaian yang paling ia syukuri.
“Yang paling memuaskan adalah tidak ada satu pun kritik yang saya bungkam. Ini adalah pemerintahan yang paling demokratis. Siapa pun boleh mengkritik,” tegasnya.
Ia menambahkan, bahkan kritik yang disampaikan dengan nada keras tetap ia sikapi secara terbuka tanpa pendekatan represif. Menurutnya, menjaga ruang demokrasi merupakan bagian dari integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Kritik itu bagian dari kontrol publik. Selama niatnya untuk kebaikan, pemerintah wajib mendengarkan,” pungkas Farhan.
