Bandung (BRS) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat ketahanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan.
Dari siaran pers OJK Jabar, Kamis (29/1/2026), diinfkrmasukan bahwa Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyebut, sepanjang 2025 kinerja BPR dan BPR Syariah di Jawa Barat menunjukkan tren positif dan bahkan melampaui capaian nasional. Hal itu tercermin dari pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Di tengah dinamika ekonomi global, nasional, dan daerah, kinerja BPR dan BPR Syariah di Jawa Barat pada 2025 tergolong baik dan lebih tinggi dibandingkan 2024. Padahal secara nasional, kinerja BPR dan BPR Syariah justru mengalami perlambatan,” kata Darwisman saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perbarindo Jawa Barat di Kota Bandung, pada awal pekan ini.
Hingga akhir Desember 2025, total aset BPR dan BPR Syariah di Jawa Barat tercatat sebesar Rp34,41 triliun, DPK mencapai Rp24,12 triliun, dan kredit yang disalurkan sebesar Rp24,85 triliun. Angka tersebut masing-masing tumbuh 6,29 persen, 6,80 persen, dan 6,46 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun 2024.
Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, yang masing-masing hanya berada pada level 5,62 persen untuk aset, 5,48 persen untuk DPK, dan 5,56 persen untuk kredit.
Rakerda DPD Perbarindo Jawa Barat tersebut dihadiri Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perbarindo Tedy Alamsyah, Ketua DPD Perbarindo Jawa Barat Mahfud Fauzi, serta pengurus dari 241 BPR dan BPR Syariah se-Jawa Barat.
Darwisman menambahkan, kontribusi BPR dan BPR Syariah terhadap pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terus menguat. Per 31 Desember 2025, outstanding kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp12,02 triliun atau tumbuh 6,36 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,30 triliun.
“Kinerja penyaluran kredit UMKM sudah cukup baik. Namun, tetap dibutuhkan penguatan agar pertumbuhan usaha BPR dan BPR Syariah tetap solid dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Jawa Barat,” tegasnya.
Sejalan dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat 2026 sebesar 6,20 persen dan proyeksi 7,95 persen pada 2029, Darwisman menekankan bahwa pertumbuhan kredit perbankan, termasuk BPR dan BPR Syariah, perlu berada pada kisaran 8,86 persen hingga 12,40 persen.
Untuk mendukung target tersebut, OJK Jabar mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain penyederhanaan akses pembiayaan UMKM pasca terbitnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, percepatan transformasi digital, serta penguatan struktur dan daya saing BPR.
Selain itu, Darwisman mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta penerapan zero tolerance terhadap praktik fraud.
“Pelindungan dan pelayanan konsumen juga harus terus ditingkatkan agar kinerja BPR dan BPR Syariah pada 2026 dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif,” pungkas Darwisman.
