Bandung (BRS) – Pemerintah Kota Bandung menegaskan pembangunan sektor pariwisata tidak diposisikan sebagai mesin pendulang pendapatan jangka pendek, melainkan sebagai industri strategis jangka panjang yang harus dibangun secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita). Selama ini, Asita menjadi mitra penting Pemkot Bandung dalam mendorong pengembangan pariwisata daerah.
Farhan menilai, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada pendekatan sempit yang hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa memastikan kesiapan dan kekuatan industri pariwisata itu sendiri.
“Yang harus dibesarkan terlebih dahulu adalah kapasitas industrinya dan potensi yang ada. Jika industrinya sudah kuat, barulah kita berbicara soal kontribusi terhadap PAD,” ujarnya di Hutanika, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).
Menurut Farhan, pariwisata merupakan sektor yang sangat bergantung pada kekuatan ekosistem. Kelemahan pada satu unsur, baik infrastruktur, layanan, maupun pelaku usaha, akan berdampak langsung pada keseluruhan rantai industri.
Karena itu, Pemkot Bandung memilih pendekatan pembangunan pariwisata yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, bukan sekadar penarik manfaat fiskal.
“Pemerintah itu posisinya di ujung, bukan di depan. Kalau sejak awal hanya berpikir PAD, industrinya justru bisa rusak,” tegasnya.
Dengan penguatan ekosistem tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pertumbuhan potensi pariwisata sebesar 20 persen. Target ini tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kualitas belanja, lama tinggal, serta dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha lokal.
“Kalau potensi tumbuh 20 persen, pelaku industri senang, wisatawan juga senang. Dari situ manfaat ekonomi akan kembali ke Kota Bandung,” pungkas Farhan.
