Bandung (BRS) – Pemerintah Kota Bandung menatap tahun 2026 dengan target lompatan kinerja yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi warga. Evaluasi atas berbagai tantangan sepanjang 2025 dijadikan fondasi utama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat penyelesaian persoalan kota.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat memimpin apel awal masuk kerja tahun 2026 di Balai Kota Bandung, Senin, 5 Januari 2026. Ia menekankan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum menghadirkan hasil nyata yang dirasakan publik.
Farhan menyebut perhatian terhadap Kota Bandung kini semakin besar, baik dari media, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut aparatur Pemkot Bandung bekerja lebih sistematis, terstruktur, dan kolaboratif.
“Target kita jelas, 2026 harus lebih baik dari 2025. Tantangan memang meningkat, tapi kapasitas dan pengalaman kita juga bertambah,” ujar Farhan.
Salah satu target utama Pemkot Bandung pada 2026 adalah perbaikan signifikan pengelolaan sampah. Farhan mengakui, persoalan sampah masih menjadi tantangan terbesar yang harus diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Ia memaparkan, pada awal 2025 hampir seluruh sampah Kota Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti. Namun melalui berbagai inovasi pengolahan, saat ini sekitar 20 persen atau 320 ton sampah per hari sudah dapat dikelola dan dimusnahkan dengan teknologi yang tersedia.
Pemkot Bandung menargetkan pada Februari 2026, pengelolaan sampah dapat meningkat hingga 30 persen. Artinya, dari total timbulan sekitar 1.500 ton per hari, hampir 500 ton sampah dapat ditangani secara mandiri.
Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa mengandalkan satu kebijakan tunggal. “Tidak ada solusi instan. Yang dibutuhkan adalah langkah terencana, konsisten, dan berkesinambungan,” katanya.
Untuk memperkuat pengelolaan dari hulu, Pemkot Bandung akan meluncurkan program petugas pemilah dan pengolah sampah dengan penempatan satu orang di setiap RW. Program ini diharapkan menjadi motor perubahan perilaku pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.
Di luar isu sampah, Farhan juga menargetkan perubahan pola kerja aparatur Pemkot Bandung agar lebih antisipatif dan responsif. Ia meminta setiap perangkat daerah mampu membaca potensi persoalan sejak dini, bukan sekadar bereaksi saat masalah muncul.
Penguatan kolaborasi antar-OPD juga menjadi target kunci 2026 agar kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak terfragmentasi.
Selain itu, Pemkot Bandung menetapkan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas, mulai dari jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga trotoar. Meski fokus 2026 diarahkan pada 17 ruas jalan pusat wisata, Farhan memastikan seluruh wilayah kota tetap mendapat perhatian.
Menutup arahannya, Farhan mengajak seluruh aparatur Pemkot Bandung bekerja dengan kebanggaan dan tanggung jawab tinggi. “Mari kita buktikan bahwa birokrasi Kota Bandung mampu menghadirkan pelayanan berkualitas dan mengelola kota ini dengan tangguh di tahun 2026,” pungkasnya.
