Bandung (BRS) – Kecelakaan antara KA Siantar Ekspres relasi Pematangsiantar–Medan dan minibus Sinar Tani di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026) kemarin, kembali membuka persoalan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api.
Insiden yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu tersebut mengakibatkan sopir minibus meninggal dunia. Sementara itu, tiga petugas kereta api mengalami luka bakar. Sebanyak 264 penumpang KA Siantar Ekspres dilaporkan selamat.
Peristiwa yang juga menyebabkan lokomotif dan minibus terbakar itu menjadi perhatian karena persoalan perlintasan sebidang, khususnya yang tidak dilengkapi fasilitas keselamatan memadai, masih menjadi ancaman bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
Pengamat Perkeretaapian yang juga Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan, Joni Martinus, menilai kecelakaan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan di perlintasan sebidang.
Menurut Joni, persoalan tanggung jawab dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan dan kereta api harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum serta hasil investigasi. Namun, pengguna jalan juga memiliki kewajiban mematuhi aturan ketika melintasi rel kereta api.
Dia merujuk Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut mewajibkan pengemudi berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup atau terdapat isyarat lain, serta mendahulukan perjalanan kereta api.
“Pengemudi kendaraan wajib mendahulukan kereta api. Karena itu, apabila pengemudi menerobos perlintasan dan terbukti lalai, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” jelas Joni dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Meski demikian, menurutnya, tanggung jawab hukum tidak bisa langsung dibebankan kepada satu pihak sebelum penyebab kecelakaan dipastikan melalui investigasi yang objektif dan menyeluruh. Termasuk kemungkinan adanya faktor kondisi perlintasan dan pemenuhan standar keselamatan.
Joni juga menyoroti nasib tiga petugas KAI yang mengalami luka bakar. Sebagai pekerja yang mengalami kecelakaan ketika menjalankan tugas operasional, mereka berhak mendapatkan penanganan medis, pemulihan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, keselamatan penumpang kereta api menjadi tanggung jawab penyelenggara angkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, khususnya Pasal 157, mengatur kewajiban pemberian ganti kerugian, biaya pengobatan bagi penumpang yang terluka, serta santunan bagi keluarga penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam pengoperasian kereta api.
Di luar persoalan tanggung jawab, Joni menilai keberadaan perlintasan tanpa pengamanan memadai harus segera ditangani. Dia bahkan menyebut perlintasan liar di kawasan Sinaksak sebagai bom waktu yang berpotensi kembali memakan korban apabila tidak segera ditertibkan.
“Perlintasan liar di Sinaksak adalah bom waktu yang sudah lama dibiarkan. Tanpa palang, tanpa penjaga, tanpa rambu yang jelas, jika terus dibiarkan akan ada korban berikutnya. Jangan tunggu ada korban kedua,” tegasnya.
Dia mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun, KAI, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) segera mengevaluasi serta menertibkan perlintasan tidak resmi. Selain itu, audit terhadap perlintasan sebidang di Sumatera Utara juga dinilai mendesak dilakukan.
Menurut Joni, penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembenahan infrastruktur, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah bersama KAI dan pihak terkait perlu mengevaluasi perlintasan secara berkala. Perlintasan sebidang yang berisiko dapat ditingkatkan fasilitas keselamatannya, ditutup apabila tidak berizin, atau diubah menjadi perlintasan tidak sebidang melalui pembangunan flyover maupun underpass.
Namun, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar serta proses pembebasan lahan yang tidak sederhana.
Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar rambu dan menerobos perlintasan juga harus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara masif agar pengguna jalan terbiasa berhenti, melihat ke kiri dan kanan, mendengarkan isyarat, serta memastikan kondisi aman sebelum melintas.
Joni mengungkapkan, data kecelakaan di perlintasan sebidang tidak terjaga selama empat tahun terakhir masih menunjukkan angka yang memprihatinkan.
Pada 2022 tercatat 245 kecelakaan dengan 110 korban meninggal dunia. Angka kecelakaan meningkat menjadi 274 kejadian pada 2023, dengan 94 korban meninggal dunia.
Selanjutnya, pada 2024 terjadi 213 kecelakaan dengan 123 korban meninggal dunia. Sementara pada 2025 tercatat sekitar 171 kecelakaan yang mengakibatkan 106 orang meninggal dunia.
“Ini angka yang sungguh memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama, tetapi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga harus memastikan fasilitas keselamatan di perlintasan berfungsi dengan baik,” tutup Joni.
Gambar: Tangkapan Layar Media Sosial













