Bandung (BRS) – Berharap adanya kucuran dana segar untuk akselerasi infrastruktur penunjang bagi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pembangunan beberapa Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan Rp2 triliun dari penerbitan obligasi daerah.
Berdasarkan hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan tindaklanjut rencana penerbitan obligasi atau sukuk daerah di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Senin (3/7/2023), Jawa Barat berpeluang menangguk dana segar tersebut.
“Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah. Dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah ke sukuk. Kita bikin pilot project yaitu akses ke BIJB, kemudian juga rumah sakit-rumah sakit. Untuk anggaran di 2024. Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang,” ucap Gubernur Ridwan Kamil.
Gubernur menambahkan, sejatinya kebutuhan Jawa Barat dalam membangun infrastruktur secara merata dan representatif, dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun.
Bila dalam lima tahun, pembangunan infrastruktur mengeluarkan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.
Oleh karena itu, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.
“Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu. Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur,” ucapnya.
Guna merealisasikan ini, dia mengatakan tinggal membuat kesepakatan bersama dengan DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan. Dia berharap, cita-cita ini dapat sejalan sehingga percepatan pembangunan dapat segera tercipta.
“Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya. Seperti contoh, saya ilustrasikan rumah tangga. Mau enggak nunggu dulu 20 tahun, dapat uang cash baru membangun rumah. Gunakan instrumen keuangan yang namanya KPR, di DP, dicicil. Rumahnya jadi, bisa jadi warung. Pola yang sama belum terjadi di level pemerintahan, masih cash and carry,” jelas Riswan Kamil.
Selain itu, Gubsrnur turut meminta faktor-faktor politis tidak dilibatkan dalam upaya ini, supaya pembangunan Jawa Barat tidak terhambat. Sebab menurutnya, siapapun pemimpin Jawa Barat kelak pasti sepakat dalam percepatan pembangunan yang secara merata.
“Ini kan sifatnya jangka panjang. Masa jabatan gubernur hanya lima tahun. Hal-hal yang sifatnya politis begini yang menghalangi kemajuan pembangunan. Pembangunan enggak bisa diukur lima tahun, ada sekian persen berkelanjutan siapapun pemimpin daerah,” pungkasnya.
