Depok (BRS) – Untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga di Kota Depok, khususnya melalui percepatan dan perluasan digitalisasi secara holistik, Bank Indonesia (BI) Jabar bersama Pemerintah Kota Depok, menggelar High Level Meeting (HLM), Kamis (29/9/2021).
HLM ini dihadiri oleh Kepala BI Jawa Barat Herawanto, Walikota Depok Mohammad Idris beserta seluruh SKPD terkait, serta jajaran Pimpinan Bank Bjb.
Secara rata-rata, pangsa ekonomi Kota Depok terhadap Provinsi Jawa Barat sebesar 3,32%. Dari sisi inflasi, Kota Depok merupakan kota yang termasuk memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap inflasi Jawa Barat dan Nasional.
Berdasarkan hasil kajian Neraca Pangan Jawa Barat 2019, Kota Depok memiliki karakter sebagai daerah konsumen. Sebanyak 7 komoditas pangan strategis yang dikonsumsi masyarakat Kota Depok, diantaranya beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi yang berasal dari luar Kota Depok, bahkan untuk komoditas bawang merah, aneka cabai dan minyak goreng berasal dari Jakarta.
Pada 2020, sebagaimana halnya terjadi di 27 kab/kota di Jawa Barat yang mengalami penurunan, perekonomian Kota Depok terkontraksi sebesar -1,92% (yoy), jauh di bawah tahun sebelumnya yang mencapai 6,73% (yoy).
Kontraksi ekonomi ini terutama disebabkan oleh penurunan kinerja sektor ekonomi utama yaitu perdagangan dan konstruksi. Di sisi harga, pada 2020, Kota Depok mengalami inflasi sebesar 1,78% (yoy), yang terutama bersumber dari kenaikan harga cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga di Kota Depok, BI Jawa Barat terus mengupayakan berbagai program strategis dengan senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara holistik, seperti mendukung pengembangan sektor perdagangan dengan melihat produk dan pasar ekspor yang potensial (seperti frozen food dan sarang burung walet, mengembangkan potensi ekonomi kreatif di subsektor animasi dan aplikasi dengan pemanfaatan internet oleh usaha atau perusahaan ekonomi kreatif, dan pembangunan infrastruktur jalan tol di sekitar Kota Depok.
Berkaitan dengan pengendalian inflasi, BI Jawa Barat merekomendasikan program pengendalian inflasi di Kota Depok dengan mengacu pada strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pangan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Rekomendasi tersebut antara lain dengan (1) memfasilitasi pasar murah online, (2) optimalisasi program UMKM naik kelas melalui pemanfaatan digitalisasi sektor pertanian, baik dari aspek produksi, distribusi, maupun konsumen; (3) pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD), (4) penguatan kelembagaan BUMD Pangan/Bumdes untuk mendukung program Sistem Resi Gudang (RSG) dan KAD, serta peningkatan akses pasar, (5) optimalisasi SILINDA sebagai penyedia data perkembangan harga kebutuhan pokok, potensi produksi dan pasokan pangan strategis, (6) mengupayakan berbagai langkah digitalisasi yang inovatif.
Kehadiran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Depok diharapkan menjadi katalisator untuk mempercepat perluasan transformasi digital di Jawa Barat, tidak hanya terkait elektronifikasi transaksi, tapi percepatan perluasan digitalisasi daerah di berbagai pelaku ekonomi, kegiatan dan transaksi ekonomi.
Dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kota Depok telah mengimplementasikan elektronifikasi di sisi belanja. Namun di sisi pendapatan, khususnya retribusi dipandang perlu untuk diperluas ke berbagai jenis retribusi daerah.
Kota Depok juga telah mengimplementasikan alat perekam transaksi (tapping box) sebesar 100%. Implementasi tapping box yang baik tersebut dapat menjadi percontohan bagi wilayah lainnya di Jawa Barat.
Sementara itu, dalam mendorong daya saing UMKM pangan untuk pengendalian inflasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu adanya peningkatan produktivitas pertanian agar dapat menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Dalam hal ini, maka diperlukan 3 key strategies, yaitu korporatisasi, kapasitas yaitu pemanfaatan teknologi onfarm (mekanisasi, Internet Of Think – IOT) dan pengolahan pascapanen, serta fasilitasi penguatan akses pasar dengan platform digital maupun dengan industri termasuk horeka, dan pembiayaan, yaitu dengan penguatan akses pembiayaan dan dengan memperhatikan tahapan pengembangan,” papar Herawanto.
“Melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif dari seluruh jajaran pimpinan daerah dan tentunya seluruh masyarakat Jawa Barat, kita dukung upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat, termasuk diantaranya Kota Depok melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dengan strategi yang tersinergi untuk mendukung stabilisasi harga dan terwujudnya visi Jawa Barat provinsi digital,” pungkasnya.
