Bogor (BRS) – Dalam pertemuan High Level Meeting (HLM) di Balai Kota Bogor antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bogor, Selasa (28/9/2021), dibahas berbagai isu strategis untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi Kota Bogor, khususnya melalui percepatan dan perluasan digitalisasi secara holistik.
HLM dihadiri oleh Pimpinan BI Jawa Barat Ameriza M. Moesa, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, beserta seluruh SKPD terkait. Hadir juga dalam HLM jajaran Pimpinan Bank Bjb.
“Kota Bogor merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang lokasinya sangat dekat dengan Ibu kota negara, Jakarta. Secara rata-rata, perekonomian Kota Bogor memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar 2,16 persen,” ucap Ameriza dalam siaran persnya, Kamis (29/9/2021).
Kontribusi ini, kata Ameriza, berpotensi terus meningkat didorong oleh pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, pertanian dan konstruksi sebagai sektor unggulan.
Diketahui, pada 2020, tekanan pandemi Covid-19 telah berdampak pada kontraksi perekonomian Kota Bogor sebesar -0,53%. Kontraksi perekonomian bersumber dari kondisi global yang tertekan, daya beli masyarakat yang menurun dan terhentinya beberapa proyek infrastruktur strategis maupun proyek infrastruktur milik swasta akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan refocusing anggaran.
Namun saat ini, didukung oleh kebijakan dynamic balancing antara pendekatan ekonomi dan kesehatan mengacu pada tingkat penyebaran Covid, dan kondisi kekebalan tubuh masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, beberapa indikator pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, termasuk Kota Bogor mengindikasikan peningkatan.
Lebih lanjut Ameriza mengatakan, untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi Kota Bogor, dengan mengacu pada 5 (lima) kunci utama pemulihan ekonomi Jawa Barat, khususnya terkait upaya untuk terus mendorong kinerja sisi supply dengan mengembangkan sektor ekonomi utama, menghidupkan pariwisata secara terukur, menjaga kelancaran investasi, dan membangkitkan UMKM, serta dengan memperhatikan potensi Kota Bogor.
Selain ke lima kunci utama tadi, BI Jawa Barat juga menyampaikan rekomendasi lain di sektor manufaktur, seperti mendukung pengembangan industri kreatif, termasuk industri berbasis media digital melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, menunda kenaikan UMK, keringanan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk membantu mempertahankan cashflow, serta implementasi transaksi pembayaran non tunai.
Di sektor konstruksi, rekomendasi difokuskan pada pembangunan proyek infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berdampak besar bagi ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi, menjaga dan meningkatkan iklim investasi sektor konstruksi dengan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), mempermudah proses perizinan sekaligus menyelesaikan kendala penetapan izin zonasi.
Sementara itu, untuk memulihkan sektor pariwisata dilakukan dengan pembukaan kembali wahana tujuan wisata berbasis alam, budaya, agro, olahraga terpadu dan produk kreatif, hotel dan restoran, serta UMKM produk kreatif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dari sisi inflasi, sebagai salah satu kota yang termasuk dalam pantauan penghitungan inflasi Jawa Barat dan Nasional, perkembangan harga di Kota Bogor relatif terkendali. Pada 2020, inflasi Kota Bogor tercatat sebesar 2,18% dengan sumber tekanan inflasi paling tinggi bersumber dari kenaikan biaya sekolah dasar, tarif sewa dan kontrak rumah, dan upah asisten rumah tangga.
Untuk menjaga kestabilan harga di Kota Bogor secara berkesinambungan, BI Jawa Barat menyampaikan rekomendasi antara lain, optimalisasi pasar murah bersinergi dengan Toko Tani Indonesia Center, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Bulog melalui Toko Pangan Kita/Rumah Pangan Kita, peningkatan produktivitas pangan seperti melalui penguatan infrastruktur irigasi untuk mendukung intensifikasi dan ekstenfikasi komoditas pangan maupun komoditas unggulan, percepatan realisasi APBD terkait infrastruktur pertanian, pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terkait komoditas pangan strategis yang didukung dengan ketersediaan data neraca pangan, keterlibatan BUMD Pangan/Bumdes untuk mendukung program SRG, KAD, serta peningkatan akses pasar, dan optimalisasi data dan informasi mengenai harga pangan tingkat eceran maupun produsen pada aplikasi SILINDA Jawa Barat yang diikuti dengan penguatan sinergi dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Transformasi digital dalam jangka pendek sangat relevan sebagai sebuah solusi di masa pandemi, dan dalam jangka menengah panjang menjadi katalisator peningkatan daya saing dan pencapaian cita-cita untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi digital.
Kehadiran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bogor diharapkan menjadi katalisator untuk mempercepat perluasan transformasi digital di Jawa Barat, tidak hanya terkait elektronifikasi transaksi, tapi percepatan perluasan digitalisasi daerah di berbagai pelaku ekonomi, kegiatan dan transaksi ekonomi.
Atas keberhasilan dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital serta mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital di masyarakat, pada ajang Rakorwil TPID-TP2DD se Jawa Barat tahun 2021 yang digelar Februari lalu, Kota Bogor berhasil meraih penghargaan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital Jawa Barat (AJEG JABAR) 2021 sebagai Kota terbaik pertama dalam implementasi ETPD, dan terbaik ketiga dalam digitalisasi ekonomi daerah.
Dari sisi pengendalian inflasi, Kota Bogor juga berhasil meraih penghargaan Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (PINUNJUL) 2021 sebagai Kota terbaik keempat yang telah melakukan berbagai inovasi dalam pengendalian inflasi.
Dalam rangkaian HLM, Pimpinan BI Jawa Barat juga menyampaikan piala AJEG dan PINUNJUL yang diterima langsung oleh Walikota Bogor, Bima Arya.
