Bandung (BRS) – Ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, hingga tekanan inflasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi masyarakat. Di tengah situasi tersebut, masyarakat diimbau lebih cermat mengelola penghasilan, menyiapkan dana darurat, serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengatakan kondisi ekonomi dunia saat ini masih diwarnai ketidakpastian. Eskalasi geopolitik, kenaikan harga energi, hingga dampak pemanasan global turut memberikan tekanan terhadap perekonomian dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan.
Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya berdampak pada negara berkembang, tetapi juga dirasakan negara-negara maju yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Menghadapi kondisi tersebut, Darwisman mengingatkan masyarakat agar tetap produktif dan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Jawa Barat, kata dia, memiliki banyak potensi sektor usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga sekaligus meningkatkan penghasilan.
“Yang pertama tentunya tetap fokus. Yang punya usaha, yang punya bisnis, atau yang belum punya usaha segera punya aktivitas-aktivitas ekonomi yang positif,” ucap Darwisman di Bandung, Jumat (30/10/2026).
Ia menyebut sejumlah sektor yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konstruksi, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga transportasi.
Selain menjaga produktivitas, masyarakat juga perlu memperkuat perencanaan keuangan. Darwisman menilai kebiasaan menghabiskan seluruh penghasilan untuk konsumsi, terlebih dengan mengandalkan utang, perlu dihindari.
Masyarakat diminta mulai membagi penghasilan secara terencana, termasuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, investasi, dana sosial, dan kebutuhan darurat.
“Setiap penghasilan yang dimiliki mohon diperhatikan dengan baik bagaimana membuat penganggaran dan perencanaan keuangan yang baik. Artinya, tidak semua penghasilan bulanan itu dihabiskan untuk konsumsi, apalagi harus berutang,” katanya.
Darwisman mencontohkan, masyarakat dapat menyisihkan sekitar 20 persen penghasilan untuk kebutuhan masa depan, termasuk investasi, serta mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial dan dana darurat.
Khusus dana darurat, ia menyarankan masyarakat memiliki cadangan sekitar 20 hingga 30 persen dari penghasilan atau kemampuan keuangan yang dimiliki. Dana tersebut penting untuk mengantisipasi kondisi tak terduga, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kebutuhan mendesak, maupun anggota keluarga yang mengalami sakit.
Dengan memiliki dana cadangan, masyarakat diharapkan tidak perlu kembali mencari pinjaman ketika menghadapi situasi sulit, terutama dari sumber pembiayaan ilegal.
“Sehingga dalam kondisi yang uncertainty ini, setiap masyarakat harus punya dana darurat. Kalau ada kenaikan harga, kebutuhan mendesak, atau musibah, misalnya ada keluarga yang sakit, tidak perlu ujungnya pinjam lagi ke Bank Emok atau pinjol ilegal karena sudah punya dana darurat,” tuturnya.
Terkait pilihan investasi, Darwisman menegaskan bahwa instrumen yang dipilih perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan, tujuan, serta preferensi masing-masing individu. Masyarakat yang lebih mengutamakan keamanan dan belum membutuhkan dana dalam waktu dekat dapat mempertimbangkan menyimpan uang di perbankan.
Sementara itu, bagi masyarakat yang menginginkan potensi imbal hasil lebih tinggi, surat berharga dapat menjadi salah satu alternatif. Instrumen lain yang juga bisa dipertimbangkan adalah reksa dana, dengan catatan pengelolaannya dipercayakan kepada manajer investasi yang memiliki kredibilitas baik.
“Kalau hanya sekadar aman dan belum dipakai untuk apa-apa, bisa saja disimpan di perbankan. Kalau mau memberikan return yang agak tinggi, bisa dilakukan di surat berharga. Reksa dana juga bagus, tetapi pilih manajer investasi yang kredibel,” jelasnya.
Selain instrumen keuangan, Darwisman juga melihat investasi pada sektor lahan dan kegiatan produktif berbasis pertanian sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk jangka panjang.
Menurut dia, masyarakat tidak harus memiliki lahan sendiri untuk memulai kegiatan tersebut. Pemanfaatan lahan bisa dilakukan melalui skema sewa maupun kerja sama dengan pemilik lahan, termasuk menggunakan sistem bagi hasil.
Ia mencontohkan pola kerja sama pengelolaan lahan yang melibatkan masyarakat dan pemilik lahan, sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan menjalankan aktivitas produktif tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli tanah.
“Jadi, emas bagus, simpan di perbankan juga bisa, dan tentunya yang penting punya dana darurat untuk menghadapi ketidakpastian berikutnya,” pungkasnya.
