Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program pembangunan tahun 2026 tetap berjalan meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan rencana pengajuan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemprov Jabar akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam APBD 2026 untuk membiayai program sesuai skala prioritas.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan percepatan pembangunan tetap dilakukan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat tertundanya penyaluran dana bagi hasil (DBH).
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan ke depan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen. Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ucapnya di Bandung akhir pekan lalu.
KDM juga meminta maaf kepada wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat pada akhir pekan ini apabila mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kepadatan lalu lintas tersebut berkaitan dengan pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan menggunakan hotmix maupun pengecoran beton.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Namun, menurutnya, optimalisasi anggaran yang tersedia menjadi pilihan agar pembangunan tetap berjalan tanpa harus mengambil pinjaman dari PT SMI.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” tambahnya.
Melalui mekanisme tunda bayar tersebut, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 akan dibayarkan pada 2027. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tetap dapat dilakukan sesuai prioritas, sementara pembayaran kegiatan tertentu ditunda ke tahun anggaran berikutnya.
KDM turut menyampaikan terima kasih kepada DPRD Jawa Barat yang mendukung program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Dukungan tersebut, menurutnya, diperlukan agar belanja pemerintah dapat diarahkan sesuai sasaran.
Ia juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang memberikan arahan dan bimbingan terkait pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, KDM menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembiayaan program pemerintah provinsi.
“Tentunya terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang membayar pajak tepat waktu. Tanpa pembayar pajak kendaraan bermotor, Pemprov Jawa Barat tentu tidak bisa berdaya,” tutupnya.
