Bandung (BRS) – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, mulai mendapat sorotan warga. Halte yang dibangun di tengah jalan dinilai berpotensi memicu kemacetan sekaligus menimbulkan persoalan keselamatan bagi pengguna jalan.
Merespons keluhan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemkot Bandung terus mengawasi pembangunan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, gangguan lalu lintas selama pekerjaan konstruksi memang sulit dihindari, tetapi dampaknya harus ditekan agar tidak berlarut-larut.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” kata Farhan di Bandung, Jumat (11/9/2026).
Farhan menyebut proses pembangunan halte diperkirakan berlangsung relatif singkat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pengerjaan di Cicadas ditargetkan paling lama sekitar dua pekan.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Namun, persoalan pembangunan BRT tidak berhenti pada kemacetan. Desain halte yang berada di tengah jalan juga memunculkan pertanyaan mengenai akses dan keselamatan penumpang, terutama karena fasilitas tersebut tidak dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO).
Farhan menjelaskan, kondisi ruang jalan menjadi salah satu pertimbangan dalam desain tersebut. Keterbatasan lebar jalan dan trotoar membuat pembangunan JPO dinilai tidak memungkinkan.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Meski begitu, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian Pemkot Bandung. Farhan mengaku akan terus memantau kondisi di lapangan, termasuk potensi persoalan bagi penyandang disabilitas.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan teknis, Farhan mengaku intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Ia ingin pembangunan infrastruktur transportasi tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan aktivitas harian masyarakat.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah minimnya informasi kepada masyarakat. Farhan menilai warga perlu mendapat penjelasan lebih terbuka mengenai tahapan pekerjaan, dampak lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama konstruksi berlangsung.
Karena itu, ia meminta pengelola BRT memperkuat sosialisasi, termasuk kepada warga, pedagang, dan pengguna ruang parkir di sekitar lokasi pembangunan.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.
Farhan menegaskan, masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dibangun di lingkungan mereka dan bagaimana dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari.
Di sisi lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan rekayasa dan pengaturan kendaraan selama pekerjaan berlangsung. Petugas akan ditempatkan di titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan, mulai pagi hingga malam.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkas Farhan.
Pembangunan halte di Cicadas sendiri merupakan bagian dari rencana pembangunan BRT di koridor utama Kota Bandung. Farhan menyebut terdapat 28 halte on corridor yang berada di tengah jalan.
Dengan jumlah tersebut, persoalan di Cicadas menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi publik bukan hanya soal membangun halte dan jalur, tetapi juga memastikan keselamatan, aksesibilitas, kelancaran lalu lintas, serta komunikasi yang jelas kepada masyarakat.
