Bandung (BRS) – Harga sejumlah bahan pangan di Kota Bandung masih relatif terkendali. Namun, ada satu komoditas yang mulai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberi perhatian lebih, yaitu daging ayam.
Harga ayam yang kini menembus lebih dari Rp40.000 per kilogram dinilai mulai berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Kondisi itu menjadi perhatian karena ayam merupakan salah satu sumber protein utama warga Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dari berbagai komoditas yang dipantau, kenaikan harga daging ayam menjadi persoalan paling menonjol. Bahkan, posisinya sebagai sumber protein membuat persoalan harga tersebut tidak sekadar berkaitan dengan daya beli, tetapi juga kebutuhan pangan masyarakat.
“Yang bermasalah saat ini harus diakui adalah harga daging ayam. Daging ayam ini penting karena daging ayam adalah sumber protein kedua terbesar untuk warga Kota Bandung setelah telur ayam,” ucap Farhan di Bandung, Kamis (27/8/2026).
Berbeda dengan ayam, harga telur ayam hingga kini masih dapat terjaga. Farhan menduga kenaikan harga ayam berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu.
Untuk mengetahui penyebab kenaikan secara lebih jelas, ia telah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menelusuri rantai pasok daging ayam dari hulu hingga sampai ke konsumen.
“Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melacak kenapa daging ayam bisa naik sampai di atas harga Rp40.000,” katanya.
Farhan mengatakan, dampak kenaikan harga mulai terlihat dalam keseharian warga. Konsumsi ayam yang sebelumnya bisa dilakukan setiap hari kini mulai dikurangi karena harga yang semakin tinggi.
“Kelihatan banyak yang mengangguk-angguk di sini karena tiba-tiba yang biasanya tiap hari bisa makan ayam, sekarang seminggu tiga kali. Jadi kita akan upayakan supaya ayam bisa terjangkau lagi harganya,” ujarnya.
Di tengah persoalan harga ayam, Farhan memastikan kondisi pasokan beras Kota Bandung masih aman. Menurutnya, ketersediaan beras harus dilihat secara menyeluruh, termasuk pasokan yang dijamin Bulog.
Ia menyebut sekitar 30 persen distribusi beras dijamin Bulog dan dapat diakses masyarakat Kota Bandung. Namun, warga yang menginginkan kualitas beras tertentu tetap harus mengikuti mekanisme pasar.
“Sekitar 30 persen beras ini dijamin oleh Bulog akan bisa didapatkan untuk semua warga Kota Bandung. Tetapi jangan memilih kualitasnya. Kalau mau memilih kualitasnya, ikut mekanisme pasar,” jelasnya.
Selain beras, kebutuhan pangan Bandung dipasok dari sekitar 16 provinsi. Sejauh ini, Farhan menyebut distribusi secara umum berjalan, dengan persoalan yang paling terasa berada pada komoditas daging ayam.
“Pasokan-pasokan lainnya dari luar kota ada 16 provinsi yang memasok ke Kota Bandung, yang sekarang agak tersendat hanya masalah daging ayam saja,” katanya.
Sementara untuk daging sapi, Pemkot Bandung akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk memperkuat pasokan dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Farhan menyebut sekitar 98 persen kebutuhan daging sapi Bandung masih berkaitan dengan pasokan impor, baik pembibitan maupun daging beku.
“Kalau pangan lainnya, seperti arahan Presiden, kita akan membantu mendorong agar yang namanya daging sapi tidak impor lagi,” pungkasnya.
Pemkot Bandung pun akan terus memantau harga dan ketersediaan pangan, terutama komoditas yang berpengaruh langsung terhadap daya beli serta pemenuhan gizi masyarakat.
