Bandung (BRS) – Transformasi digital semakin menjadi kebutuhan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, digitalisasi sistem pembayaran dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, hingga membuka peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Peran UMKM terhadap perekonomian nasional memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jumlah sekitar 66 juta unit usaha, sektor ini menyumbang sekitar 62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekaligus menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Besarnya kontribusi tersebut membuat digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang. Salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan paling pesat adalah Jawa Barat, yang kini menjadi provinsi dengan tingkat adopsi pembayaran digital tertinggi di Indonesia.
Chief Executive Officer AstraPay, Rina Apriana, mengatakan tingginya penggunaan pembayaran digital di Jawa Barat didorong oleh kuatnya ekosistem UMKM yang terus berkembang. Kondisi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai penyumbang terbesar transaksi AstraPay secara nasional.
“Kami ingin terus berkontribusi terhadap percepatan digitalisasi pembayaran, terutama bagi UMKM agar semakin mudah menjalankan usahanya. Apalagi Jawa Barat memiliki tingkat penggunaan pembayaran digital yang termasuk paling tinggi di Indonesia,” ucap Rina di Bandung, Jumat (10/7).
Menurutnya, sekitar 15 persen dari total transaksi sekaligus jumlah pelanggan AstraPay, berasal dari Jawa Barat. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Capaian itulah yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Ditambah lagi, Jabar memiliki ekosistem UMKM yang sangat kuat sehingga tingkat adopsi digitalisasi pembayarannya menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia,” ungkap Rina
Menurutnya, penggunaan pembayaran digital memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar mempermudah proses transaksi.
“Dengan digital payment, transaksi lebih aman, semua tercatat, dan data transaksi itu bisa menjadi dasar bagi UMKM untuk mendapatkan loan atau lending dari lembaga keuangan,” tuturnya.
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, AstraPay terus memperluas ekosistem digitalnya. Hingga memasuki usia keenam, perusahaan telah memiliki lebih dari 17,5 juta pengguna di seluruh Indonesia dengan lebih dari 300 juta transaksi yang telah difasilitasi. Nilai transaksi yang tercatat pun telah melampaui Rp150 triliun.
Di sisi lain, AstraPay juga terus memperbesar jaringan merchant UMKM. Saat ini lebih dari 30 ribu merchant telah bergabung dalam ekosistemnya dan ditargetkan meningkat menjadi 50 ribu merchant hingga akhir 2026.
Hal senada juga dikemukakan Komisaris AstraPay, Peter Jacobs, yang menilai perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, digitalisasi kini bukan lagi sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Pembayaran menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih tercatat sehingga mampu mempercepat roda perekonomian,” katanya.
Peter juga menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi keuangan digital. Menurutnya, media memiliki posisi strategis untuk membantu masyarakat memahami manfaat, peluang, sekaligus risiko penggunaan layanan keuangan digital.
Semua paparan yang sudah dikemukakan Astrapay, diperkuat oleh Bank Indonesia. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Naniek Sekarningsih, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026 jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat telah mencapai sekitar 14,17 juta pengguna atau sekitar 22,49 persen dari total pengguna nasional.
Selain itu, terdapat sekitar 10,45 juta merchant QRIS di Jawa Barat, dan ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia. Sebagian besar merchant tersebut berasal dari kelompok usaha mikro.
Menurut Naniek, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran semakin diterima oleh pelaku usaha kecil sebagai bagian dari aktivitas bisnis sehari-hari.
“Digitalisasi UMKM bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga membuka peluang meningkatkan produktivitas, efisiensi pencatatan keuangan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transaksi yang tercatat secara digital dapat menjadi rekam jejak keuangan yang bermanfaat ketika pelaku usaha mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Selain itu, pencatatan transaksi yang lebih rapi juga membantu UMKM mengelola arus kas dan mengambil keputusan usaha secara lebih akurat.
Naniek berharap kolaborasi antara Bank Indonesia, penyelenggara sistem pembayaran, media, dan pelaku UMKM terus diperkuat agar pemanfaatan pembayaran digital semakin luas. Dengan semakin banyak UMKM yang memanfaatkan transaksi digital, produktivitas usaha diharapkan meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.
Gambar atas: Ilustrasi AI
