Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta turut mengambil peran dalam memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027. Permintaan itu ditujukan terutama untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu yang belum berhasil diterima di sekolah negeri.
Menurut Dedi, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi langkah penting untuk menjamin seluruh lulusan SMP tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh masyarakat.
Pemprov Jawa Barat saat ini tengah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Pada tahun pertama, pemerintah berencana memberikan dukungan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa.
Dedi berharap skema tersebut dapat diterima dan disepakati oleh yayasan maupun pengelola sekolah swasta. Menurutnya, kerja sama yang baik akan membantu menyelesaikan persoalan daya tampung sekolah yang setiap tahun menjadi tantangan dalam proses penerimaan murid baru.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ucap Gubernur yang akrab disapa KDM, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, tanpa dukungan sekolah swasta, sejumlah siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak diterima di sekolah negeri berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan berdampak pada masa depan generasi muda.
Karena itu, KDM menegaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar seluruh anak tetap memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan menengah. Ia menilai pendidikan tidak boleh hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, melainkan harus terbuka bagi semua kalangan.
Menurutnya, sebagian siswa dari keluarga mampu telah memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Sementara itu, sejumlah siswa lainnya telah terpetakan untuk masuk ke sekolah negeri melalui proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Meski demikian, masih terdapat kelompok siswa yang membutuhkan perhatian khusus, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan belum mendapatkan kursi di sekolah negeri. Untuk itu, KDM mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk yayasan pendidikan swasta, untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif.
Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan sekolah swasta, diharapkan tidak ada siswa di Jawa Barat yang terpaksa menghentikan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya atau persoalan daya tampung sekolah.
