Bandung (BRS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat arah pembangunan berbasis ketangguhan masyarakat dengan mentransformasi program Warga Jaga Warga menjadi Siskamling Siaga Bencana. Program ini menempatkan warga sebagai garda terdepan dalam mencegah dan mengantisipasi risiko lingkungan.
Langkah ini menjadi bagian dari capaian satu tahun Bandung Utama, yang menegaskan bahwa pembangunan kota tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan sosial menghadapi ancaman bencana.
Transformasi tersebut lahir dari evaluasi lapangan usai rangkaian kunjungan pemerintah ke 30 kecamatan sepanjang Agustus 2025. Hasilnya menunjukkan, persoalan keamanan lingkungan tak bisa dipisahkan dari kesiapsiagaan menghadapi banjir, longsor, kebakaran, hingga persoalan sanitasi yang berpotensi memicu krisis kesehatan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, pendekatan baru ini menggeser pola penanganan dari reaktif menjadi preventif. Risiko harus dikenali dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana.
“Saya akan keliling ke 151 kelurahan untuk memastikan kesiapan masyarakat menghadapi musim hujan. Kita lakukan pencegahan sebisa mungkin sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, Siskamling Siaga Bencana bukan sekadar ronda malam tradisional. Sistem ini dirancang sebagai mekanisme deteksi dini berbasis komunitas yang aktif sepanjang hari.
Pada pagi hari, warga bersama aparat memeriksa kondisi lingkungan, mulai dari drainase, infrastruktur, hingga potensi kerusakan fasilitas publik. Pada malam hari, fungsi pengawasan keamanan tetap berjalan untuk menjaga stabilitas lingkungan.
“Kalau menunggu yang formal-formal, banyak hal tidak terurus. Maka kami bikin terobosan dengan melibatkan semua warga,” kata Farhan.
Hingga Februari 2026, program ini telah menjangkau 82 dari 151 kelurahan di Bandung. Capaian tersebut menjadi fondasi pemetaan risiko yang lebih tajam dan terukur, mengingat setiap wilayah memiliki karakter ancaman berbeda.
Sejumlah kawasan menghadapi risiko banjir akibat sedimentasi dan penyempitan drainase. Wilayah lain rawan longsor karena kondisi kontur tanah. Di kawasan padat penduduk, risiko kebakaran dan penyebaran penyakit menjadi perhatian utama.
Pendekatan berbasis data ini memungkinkan intervensi lebih tepat sasaran, bukan kebijakan seragam, melainkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Inventarisasi juga mencakup persoalan sosial dan lingkungan yang memperbesar kerentanan warga, seperti kualitas sanitasi dan drainase, bangunan liar yang menghambat aliran air, rumah tidak layak huni, kepadatan permukiman, risiko penyakit seperti TBC dan DBD, tingkat kemiskinan dan kepesertaan jaminan kesehatan, penerangan jalan umum, hingga akses air bersih.
Dengan pendekatan terpadu, Siskamling Siaga Bencana menghubungkan mitigasi bencana dengan kebijakan sosial, kesehatan, dan infrastruktur.
Keunggulan program ini terletak pada mekanisme tindak lanjut cepat. Dalam setiap kunjungan, wali kota didampingi anggota DPRD dan perangkat dinas teknis agar keluhan warga dapat langsung ditangani. Permasalahan ringan seperti saluran air tersumbat atau lampu jalan mati diselesaikan pada hari yang sama, sementara isu administratif segera dijadwalkan untuk eksekusi berikutnya.
Model kerja ini memangkas rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan publik, sekaligus mendorong budaya respons cepat, kolaboratif, dan berbasis data lapangan.
Siskamling Siaga Bencana menandai perubahan paradigma pembangunan kota: warga bukan lagi sekadar penerima layanan, melainkan mitra aktif dalam menjaga keselamatan lingkungan.
Dalam satu tahun Bandung Utama, program ini menegaskan bahwa pembangunan tak hanya diukur dari proyek fisik, tetapi juga dari kemampuan kota membangun budaya kesiapsiagaan kolektif. Ketahanan sosial menjadi fondasi agar setiap ancaman dapat dihadapi dengan kesiapan, koordinasi, dan solidaritas warga.
Pada akhirnya, Siskamling Siaga Bencana bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama untuk memastikan Bandung tumbuh sebagai kota yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi risiko masa depan.
