Bandung (BRS) – Memasuki awal Februari 2026, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan bahwa ritase sampah ke TPA Sarimukti tetap terkendali. Selama Januari, rata-rata pengiriman mencapai 170 rit atau sekitar 979 ton per hari.
“Angka ini masih sesuai regulasi yang berlaku karena hingga kini belum ada perubahan kebijakan mengenai kuota pengangkutan,” kata Farhan di Bandung, Senin (2/2/2026).
Tantangan muncul setiap awal pekan karena operasional TPA Sarimukti libur di hari Minggu. Hal ini memicu penumpukan sampah di berbagai TPS pada hari Senin. Farhan menegaskan,
“Karena hari Minggu nihil pengiriman, otomatis Senin terjadi lonjakan. Ini yang harus kita antisipasi dengan penguatan sistem pengolahan di sumber,” jelas Farhan.
Kondisi lapangan di beberapa titik, seperti wilayah Bojonegara dan Tegallega, memang sempat mengalami kendala teknis. Selain volume, cuaca ekstrem turut memperlambat manuver alat berat di lokasi pembuangan. Hujan deras membuat akses di TPA menjadi licin dan menghambat proses bongkar muat armada sampah.
“Beberapa waktu lalu sempat terjadi antrean kendaraan, bahkan ada yang terguling karena lahan licin akibat hujan. Kami terus mengupayakan optimalisasi alat berat agar proses di sana bisa lebih lancar,” ungkap Farhan menjelaskan kendala operasional yang dihadapi tim di lapangan.
Selain sampah domestik, Pemkot juga fokus membenahi pengelolaan sampah di sektor swasta, salah satunya Pasar Induk Caringin. Meski masih dalam proses pemenuhan dokumen lingkungan, Farhan mengapresiasi langkah pengelola pasar yang mulai berinisiatif membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan bersama para pedagang.
Sistem pengumpulan di pasar tersebut kini lebih tertata di dua titik utama, yakni area Kopi dan Cikuran.
“Sampah warga yang masuk ke area pasar kini dikumpulkan dalam kontainer yang pengangkutannya sudah diatur. Meski pengolahan mandiri mulai jalan, kami tetap beri kuota darurat tiga rit per hari ke Sarimukti,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bandung telah resmi meluncurkan program “Gaslah” pada akhir Januari lalu. Program yang dimulai dari Ujungberung ini dirancang untuk memaksa perubahan budaya di masyarakat agar mulai memilah sampah sejak dari dapur atau tingkat rumah tangga.
Untuk mengawal program tersebut, Pemkot menyiagakan ribuan personel di garda terdepan. Farhan menargetkan pada pekan pertama Februari ini sudah ada 1.376 petugas Gaslah yang aktif bergerak.
“Jika masih ada kekurangan, kami akan lakukan rekrutmen ulang pada Maret mendatang,” tambahnya.
Tak hanya petugas Gaslah, setiap kelurahan kini juga didampingi oleh satu orang pendamping Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, mereka sedang melakukan pemetaan atau profiling wilayah guna menyusun rencana kerja yang lebih presisi sesuai dengan kebutuhan unik di setiap lingkungan.
Seluruh rangkaian langkah ini bertujuan agar Bandung tak lagi bergantung sepenuhnya pada TPA. Farhan menutup dengan optimisme bahwa aktivasi TPST ISWMP hingga Juni 2026 akan menjadi kunci.
“Semua ini kami lakukan agar pengolahan sampah di tingkat kota bisa berjalan jauh lebih optimal,” pungkasnya.
