Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa dana operasional gubernur tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Menurutnya, anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah Jawa Barat.
“Dana operasional itu semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Misalnya, ada orang sakit di rumah sakit saya bantu bayarin, ada yang keluarganya kesulitan biaya operasional selama di rumah sakit, bahkan ongkos angkutannya pun saya bayarin,” ucap KDM, dikutip dari siaran pers Diskominfo Jabar, Jumat (12/9/2025).
Selain bantuan kesehatan, dana operasional gubernur juga digunakan untuk memperbaiki rumah warga, pembangunan jembatan, hingga perbaikan infrastruktur desa.
“Setiap rupiah dari dana tersebut dipastikan kembali ke masyarakat,” tegasnya.
“Setiap hari ada antrian orang ke Lembur Pakuan. Mereka datang bukan untuk kepentingan saya, melainkan untuk mencari solusi atas persoalan hidup mereka. Itu yang saya pakai dari dana operasional,” jelasnya.
Besaran dana operasional kepala daerah sudah diatur dalam regulasi, yakni 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD Jawa Barat mencapai Rp19 triliun, jumlah dana operasional gubernur sebesar Rp28,8 miliar dinilai masih sesuai aturan.
Namun, KDM menegaskan dirinya tidak keberatan bila dana tersebut nantinya dihapuskan. Ia menyebut, konsekuensinya justru akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya pribadi tidak ada masalah kalau memang harus dihapuskan. Tapi yang dirugikan nanti bukan saya, bukan keluarga saya, melainkan masyarakat yang semestinya bisa terbantu. Karena banyak kegiatan sosial di masyarakat itu tidak masuk ke APBD, dan selama ini terbantu dari dana operasional,” ungkapnya.
KDM menambahkan, pola penggunaan dana operasional memang berbeda dengan anggaran pembangunan yang ada di APBD. Dana operasional bersifat cepat, langsung, dan bisa menjawab kebutuhan mendesak warga.
“Kalau melalui APBD kan butuh proses panjang, ada lelang, ada prosedur birokrasi. Sementara masyarakat seringkali butuh solusi cepat. Nah, di situlah fungsi dana operasional. Saya gunakan langsung untuk kepentingan warga yang benar-benar membutuhkan,” ungkap KDM.
Bagi KDM, transparansi dalam penggunaan dana operasional penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Karena itu, ia kerap menyampaikan secara terbuka bagaimana anggaran tersebut disalurkan, termasuk melalui berbagai unggahan di media sosial pribadinya.
Pernyataan KDM sekaligus menanggapi perdebatan publik terkait penggunaan dana operasional gubernur. Ia menegaskan kembali bahwa sejak awal menjabat, dirinya berkomitmen menyalurkan anggaran itu untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri.
“Jadi jelas, dana operasional ini bukan untuk kepentingan pribadi. Saya hidup sederhana. Dana ini murni untuk rakyat Jawa Barat, supaya bisa menjawab masalah yang mereka hadapi sehari-hari,” pungkas KDM.
