Bandung (BRS) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menargetkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat minimal A atau memu, bersih, dan efektif dalam penggunaan anggaran.
Target ini diumumkan dalam Forum Asistensi Daerah Bidang Administrasi Umum Se-Jawa Barat Tahun 2025 di Kabupaten Garut, belum lama ini.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Jabar, Kusmana Hartadji, mengatakan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekadar urusan administrasi, melainkan penggerak pencapaian indikator makro.
“Dampaknya nanti tercermin pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia,” kata Kusmana, dikutip dari keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Capaian reformasi birokrasi di 27 pemda kabupaten/kota, termasuk provinsi pada 2024 relatif menggembirakan. Rata-rata nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota mencapai 84,02 poin atau naik 8,41 poin dari tahun sebelumnya.
Dari 27 kabupaten/kota, 23 diantaranya sudah meraih predikat A, sementara empat kabupaten/kota berada di predikat BB.
“Target kita tahun 2025 adalah seluruh kabupaten kota mendapatkan predikat minimal A,” tegasnya.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Jabar telah mengembangkan aplikasi Surabi 3.0 (Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi).
Aplikasi ini membantu evaluasi implementasi reformasi birokrasi perangkat daerah dengan waktu pelaksanaan Juli 2025 – Februari 2026.
“Dalam implementasi Surabi 3.0, asisten administrasi umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di perangkat daerah,” jelas Kusmana.
Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif, Kusmana optimistis bahwa Jawa Barat dapat mewujudkan target-target pembangunan.
“Kita optimistis, Jawa Barat dapat mewujudkan target-target pembangunan,” pungkasnya.
Penerapan Surabi 3.0 juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan mengurangi disparitas antarwilayah. Dengan demikian, Pemdaprov Jabar berharap dapat mencapai target predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025.
