Bandung (BRS) – Jelang akhir tahun 2019, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam sebuah diskusi bersama Kelompok Kerja Wartawan Gedung Sate, yang bertema “Catatan Akhir Tahun Fraksi PKS DPRDJabar – Mengawal Program Pembangunan Di Jawa Barat, di Bale Gazeebo jl. Surapati Kota Bandung, Senin (23/12), terurai beberapa Program Pembangunan di Jawa Barat sepanjang 2019 yang menjadi “perhatian” khusus bagi Fraksi PKS DPRD Jabar.
Ditemui usai membuka acara, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu memaparkan dari beberapa catatan tersebut diantaranya adalah adanya pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang menimbulkan perdebatan. Menurutnya, TAP dan TAJJ seharusnya bagian dari staf ahli Gubernur yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan dan pertimbangan pada kepala daerah. Bukan langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersifat teknis. Terkait hal ini, pihaknya berharap Gubernur dapat mengatur ritme kerja tim tersebut agar sesuai dan tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Lalu berkenaan dengan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi untuk infrastruktur di Kabupaten/Kota yang ternyata Detailed Engineering Design (DED)-nya belum siap, mengakibatkan anggaran tidak terserap maksimal. Hal lainnya adalah belum adanya program antasipasi kenaikan iuran BPJS.
Padahal kenaikan iuran BPJS sebesar 100% pada tahun 2020 mendatang telah ditetapkan. Walau terjadi penolakan dari DPR pusat khususnya pada iuran kelas III, namun hal tersebut belum secara resmi diterima, khususnya berkenaan dengan skema subsidi bagi kelas III. Karena itu, cukup disesalkan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki program antisipasi kenaikan iuran BPJS, mengingat Pemprov memiliki kewajiban menyediakan subsidi sekitar 40% dari PBI (Penerima Bantuan Iuran). Terakhir, pihaknya menyinggung banyaknya bank emok (rentenir) di berbagai daerah yang telah meresahkan masyarakat. Diharapkan Pemprov dapat melakukan langkah-langkah pencegahan selain optimalisasi bantuan kredit.
