KEPALA DESA JUGA HARUS PAHAM LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Majalengka (BRS) – Setiap lapisan masyarakat harus memahami mengenai literasi dan inklusi keuangan. Laporan Global Findex 2021 dari World Bank menunjukkan, bahwa pengguna produk keuangan yang kurang paham terkait finansial tidak dapat memanfaat produk keuangan secara optimal, bahkan sulit menghindari risiko produk keuangan.

Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Jawa Barat melalui sosialisasi dan edukasi keuangan, yang kali ini menyasar kepada para Kepala Desa sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi kepada para warganya.

“Edukasi pemahaman literasi dan inklusi keuangan ini kami berikan kepada 200 Kepala Desa di Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI),” ucap Kepala OJK KR 2 Jabar Indarto Budiwitono usai pembukaan acara edukasi tersebut di Universitas Majalengka, Sabtu (26/11/2022).

“Peningkatan pemahaman ini mengangkat tema “Literasi Keuangan dan Implementasi Desa Digital”,” kata Indarto.

Dalam sambutannya, Indarto mengatakan, bahwa penggunaan produk dan jasa keuangan merupakan salah satu yang tidak terlepaskan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemajuan teknologi memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk menghadirkan produk dan jasa keuangannya secara lebih cepat, fleksibel dan efisien.

Namun perlu diwaspadai risiko yang timbul, yakni kurangnya pengetahuan yang dapat membawa kepada keputusan pemilihan produk yang salah, tidak sesuai kebutuhan dan malah merugikan. Oleh karena itu, literasi keuangan harus ditingkatkan agar terhindar dari risiko-risiko tersebut.

“Hasil Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Jawa Barat sebesar 56,10 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 37,43 persen,” kata Indarto.

“Ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak yang membantu menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk dan jasa keuangan. Dan kami sangat mengapresiasi hal ini,” tutur Indarto.

“OJK akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan seperti yang dilakukan bersama mitra utama, yang kali ini bersinergi dengan Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Jefry Romdonny, Pemerintah Kabupaten Majalengka, BJB dan Universitas Majalengka,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyampaikan, saat ini DPR RI sedang melakukan pembahasan terkait pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk membangun sektor keuangan yang selalu inovatif, efisien, inklusif kuat serta stabil.

“Saya mengapresiasi langkah-langkah OJK Jawa Barat yang cukup aktif dalam memberikan literasi keuangan dan melayani masyarakat, terbukti dengan adanya peningkatan literasi keuangan di Provinsi Jawa Barat, meskipun dengan tantangan yang cukup berat, semoga literasi masyarakat akan semakin meningkat sehingga masyarakat semakin bijak dan paham dalam menggunakan layanan jasa keuangan serta terhindar dari investasi ilegal,” jelas Jefry.

Diketahui, pada edukasi peningkatan pemahaman literasi dan inklusi keuangan ini juga disertai Penandatanganan Kerjasama Pengelolaan Keuangan Desa secara Online antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan BJB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *