Bandung (BRS) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyepakati pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Proyek strategis ini melibatkan wilayah Bandung Raya serta kabupaten lain seperti Cianjur dan Purwakarta, sebagai solusi regional dalam penanganan sampah sekaligus penguatan sektor energi.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Selain pengembangan PSEL Sarimukti, agenda Musrenbang juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sinergi pembiayaan kesehatan serta High Level Meeting yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam mendukung proyek PSEL dengan target pengolahan sekitar 800 ton sampah per hari. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan besar di kawasan perkotaan.
“Ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan sampah secara regional,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, PSEL merupakan sistem pengolahan sampah yang mengubah limbah menjadi energi listrik. Dengan teknologi ini, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengurangan volume, tetapi juga menghasilkan nilai tambah berupa energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“PSEL bukan sekadar solusi lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi pemenuhan energi. Sampah yang sebelumnya menjadi beban, kini bisa menjadi sumber daya,” katanya.
Farhan menambahkan, meskipun pasokan listrik di Jawa Barat saat ini relatif mencukupi, peningkatan kapasitas energi tetap diperlukan seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Selama kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi per kapita pasti meningkat. Dengan suplai yang cukup, harga energi bisa lebih efisien dan kompetitif,” ungkapnya.
Lebih jauh, Farhan menilai Musrenbang sebagai forum strategis untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pembangunan antar level pemerintahan. Ia menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
“Semua program pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kota dan kabupaten, wajib disinkronkan. Mulai dari regulasi, perencanaan, hingga strategi pelaksanaannya,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kewenangan lintas sektor. Salah satu contoh adalah pembangunan infrastruktur jalan yang sering kali melibatkan berbagai level pemerintahan.
“Kadang ada hal yang harus tetap dijalankan meskipun regulasinya belum sepenuhnya tersedia. Ini membutuhkan terobosan kebijakan, termasuk dalam proyek lintas kewenangan,” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan pengembangan PSEL Sarimukti, Pemkot Bandung optimistis dapat mempercepat penanganan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Proyek ini diharapkan menjadi model kolaborasi regional yang mampu menjawab tantangan lingkungan dan kebutuhan energi secara berkelanjutan di Jawa Barat.
