Bandung (BRS) – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menilai lonjakan upah tersebut berpotensi memberikan tekanan besar terhadap industri padat karya, terutama di daerah yang sektor industrinya masih dalam tahap berkembang.
Ketua APINDO Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta. Kebijakan tersebut meningkat Rp682.399 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Meski memahami kenaikan upah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, APINDO mengingatkan agar kebijakan pengupahan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan, daya saing investasi, serta keberlangsungan lapangan kerja.
Menurut Ning, dampak kenaikan upah perlu menjadi perhatian khusus bagi industri tekstil, garmen, dan alas kaki di sejumlah daerah seperti Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya.
Industri di wilayah tersebut masih berada dalam tahap pengembangan produktivitas dan kapasitas produksi, tetapi telah menyerap ribuan hingga puluhan ribu tenaga kerja.
Ia mencontohkan kondisi perusahaan di Kabupaten Garut. Meskipun UMK 2026 berada di kisaran Rp2,47 juta, rata-rata penghasilan pekerja atau take home pay di sejumlah perusahaan yang dicermati APINDO sudah mencapai Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta per bulan.
Besaran tersebut antara lain dipengaruhi jam kerja lembur untuk memenuhi target produksi dan tenggat pengiriman barang. Kondisi ini membuat perusahaan harus menanggung biaya tenaga kerja yang lebih besar.
“Kenaikan hampir 30 persen berada jauh di luar ekspektasi perencanaan bisnis dan memberikan tekanan besar bagi industri yang sedang bertumbuh,” ujar Ning dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2026).
Tekanan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berasal dari kenaikan upah pokok. Perusahaan juga harus memperhitungkan dampak berantai terhadap berbagai komponen biaya ketenagakerjaan, mulai dari iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, upah lembur, THR, hingga kewajiban pesangon dan kompensasi PHK.
Kenaikan upah minimum juga berpengaruh terhadap penerapan struktur dan skala upah. Ketika upah minimum meningkat signifikan, selisih penghasilan antara pekerja baru dan pekerja yang memiliki masa kerja, pengalaman, serta kompetensi lebih tinggi berpotensi semakin menyempit.
APINDO juga menyoroti kemungkinan bertambahnya beban perusahaan apabila kenaikan UMP masih diikuti penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ning berpandangan, penetapan upah sektoral harus mempertimbangkan karakteristik industri, tingkat teknologi, nilai tambah, risiko pekerjaan, serta kemampuan perusahaan. Industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang padat karya dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terbebani tambahan biaya yang berlebihan.
“Mereka semestinya mendapatkan dukungan, insentif, dan fasilitasi dari pemerintah daerah agar dapat terus berkembang. Jangan sampai industri yang selama ini menjadi unggulan dan memberikan kontribusi besar bagi daerah justru dibebani tambahan biaya UMSK yang semakin mengurangi daya saingnya,” katanya.
Di sisi lain, APINDO mengapresiasi adanya ketentuan dalam Diktum Keempat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 yang memberikan ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP untuk mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.
Menurut Ning, mekanisme tersebut penting agar kemampuan riil setiap perusahaan dapat dipertimbangkan secara objektif. Ia berharap pemerintah dan serikat pekerja dapat memahami ketentuan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mencegah hilangnya lapangan kerja.
APINDO juga mengingatkan pentingnya kebijakan pengupahan yang lebih proporsional untuk mengurangi disparitas upah antardaerah. Daerah dengan upah minimum tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang, perlu memiliki pola kenaikan yang terukur, sementara daerah dengan upah lebih rendah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap.
“Kami berharap kebijakan pengupahan, termasuk penerapan UMSK, tetap mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan sektor tersebut agar tidak mengurangi keunggulan kompetitif Jawa Barat,” tutur Ning.
Ia menambahkan, kepastian regulasi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dalam menentukan lokasi dan mengembangkan usaha. Terlebih, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota dengan karakteristik industri dan kemampuan ekonomi yang berbeda.
APINDO berharap proses rekomendasi UMK dan UMSK di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara objektif, transparan, serta berdasarkan kajian dan pembahasan Dewan Pengupahan dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Ning juga mengajak seluruh unsur hubungan industrial memperkuat dialog tripartit. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan produktivitas dan kemampuan industri dalam mempertahankan tenaga kerja.
APINDO mengimbau perusahaan yang mampu agar tetap memenuhi ketentuan upah minimum. Sementara perusahaan yang benar-benar mengalami kesulitan diminta menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan pengecualian sesuai mekanisme yang tersedia.













