Bandung (BRS) – Kesenjangan upah minimum antardaerah di Jawa Barat dinilai sulit dipersempit apabila formula kenaikan upah masih memberikan perlakuan persentase yang sama bagi daerah dengan tingkat upah tinggi maupun wilayah yang upah minimumnya masih relatif rendah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengatakan, upaya mengurangi disparitas atau kesenjangan upah perlu dilakukan melalui kebijakan yang lebih proporsional. Menurutnya, kenaikan upah dengan persentase yang sama tidak serta-merta membuat kesenjangan antardaerah semakin kecil.
Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi yang secara nasional termasuk dalam jajaran daerah dengan upah minimum tertinggi, bersama Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pada penetapan terakhir, Kabupaten Bekasi masih mengalami kenaikan upah sekitar 8,23 persen.
“Sebagai contoh, Kabupaten Bekasi yang secara nasional berada di jajaran 3 hingga 5 besar daerah dengan upah tertinggi di Indonesia, bersama Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, pada penetapan terakhir masih mengalami kenaikan sekitar 8,23%. Kenaikan persentase yang tinggi pada basis upah yang sudah sangat mahal justru berpotensi memperlebar kesenjangan dengan daerah lain,” jelas Ning dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Ning, kenaikan dengan persentase relatif tinggi pada daerah yang sudah memiliki basis upah mahal justru berpotensi memperlebar jarak dengan daerah lain yang tingkat upah minimumnya masih rendah.
“Apabila pemerintah ingin mengurangi disparitas secara sungguh-sungguh, diperlukan kebijakan yang lebih proporsional, yaitu persentase kenaikan yang lebih terukur di daerah berupah tinggi, sekaligus peningkatan upah secara bertahap di daerah yang masih memiliki upah minimum kompetitif,” imbuhnya.
Menurut Ning, APINDO memahami bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan. Namun, upaya pemerataan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan dunia usaha di masing-masing daerah.
Jawa Barat sendiri memiliki 27 kabupaten/kota dengan karakteristik industri dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Karawang telah memiliki basis upah tinggi, sementara daerah seperti Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya masih memiliki ruang pengembangan industri dengan tingkat upah yang lebih kompetitif.
Perbedaan tersebut, kata Ning, seharusnya menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Daerah dengan tingkat upah tinggi perlu memiliki persentase kenaikan yang lebih terukur, sedangkan daerah dengan upah lebih rendah membutuhkan peningkatan secara bertahap.
Selain berdampak terhadap kesenjangan upah, kebijakan yang tidak mempertimbangkan karakteristik daerah juga berpotensi memengaruhi daya saing investasi Jawa Barat.
Pasalnya, investor memiliki pertimbangan berbeda dalam menentukan lokasi usaha, mulai dari biaya tenaga kerja, ketersediaan sumber daya manusia, hingga karakteristik industri di setiap wilayah.
“Industri padat karya yang mempekerjakan ribuan hingga puluhan ribu orang sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya tenaga kerja. Karena itu, daya saing setiap daerah perlu dijaga agar Jawa Barat tetap menjadi tujuan investasi yang menarik,” tegasnya.
APINDO juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan pengupahan, termasuk dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menurut Ning, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang dapat diprediksi untuk menyusun perencanaan investasi jangka panjang. Investor bahkan menyusun studi kelayakan dan perhitungan biaya usaha untuk jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.
Karena itu, APINDO berharap pemerintah daerah melibatkan seluruh unsur tripartit dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Rekomendasi UMK dan UMSK diharapkan berdasarkan kajian, data, serta kondisi riil perusahaan dan pekerja di masing-masing daerah.













