Bandung (BRS) – Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp3 juta oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Penetapan UMP tersebut menggunakan formula pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, perhitungan upah minimum mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), dengan besaran 70 persen dari nilai KHL provinsi.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, nilai KHL Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp4.248.132. Angka tersebut kemudian dikalikan 70 persen sehingga menghasilkan nilai Rp2.973.692,4.
Hasil perhitungan itu selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta sebagai UMP Jawa Barat 2027. Dengan besaran tersebut, kenaikan upah minimum provinsi mencapai hampir 30 persen dibandingkan tahun 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengatakan penetapan UMP telah mempertimbangkan saran dan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan tersebut disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan pada 18 November 2026.
Menurut KDM, besaran upah minimum yang ditetapkan tidak hanya memperhatikan kebutuhan pekerja dan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan pengupahan.
“UMP Jabar 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan perusahaan,” kata KDM di Bandung, Sabtu (21/11/2026).
Selain menggunakan formula KHL, penetapan UMP Jawa Barat 2027 juga memperhatikan sejumlah indikator lainnya. Di antaranya kondisi perekonomian daerah serta perkembangan situasi ketenagakerjaan.
Salah satu aspek ketenagakerjaan yang menjadi pertimbangan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Faktor tersebut turut diperhitungkan dalam proses penetapan upah minimum di Jawa Barat.












