Jakarta (BRS) – Praktik penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif dan tidak sesuai ketentuan hukum masih menjadi perhatian dalam industri jasa penagihan. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, Asosiasi Profesional Jasa Penagihan Indonesia (APJAPI) memperkuat pengawasan terhadap tenaga penagih sekaligus meningkatkan standar kompetensi melalui program sertifikasi dan edukasi.
Langkah ini dilakukan melalui sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam mendorong terciptanya praktik penagihan yang profesional, beretika, serta sesuai dengan regulasi pemerintah dan otoritas terkait.
Ketua Umum APJAPI, Kevin Agatha Purba, mengatakan pembenahan industri jasa penagihan akan terus dilakukan, baik melalui penguatan pengawasan internal maupun penertiban terhadap praktik-praktik yang menyimpang.
“Penertiban praktik penagihan yang tidak sesuai aturan akan terus kami lakukan secara konsisten. Tujuannya agar masyarakat serta para pelaku industri pembiayaan dan jasa penagihan benar-benar menjalankan seluruh proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Kevin.
Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah memastikan tenaga penagih memiliki kompetensi dan pemahaman hukum sebelum menjalankan tugas di lapangan. Karena itu, APJAPI memperkuat program sertifikasi pelatihan agar para tenaga penagih memahami prosedur dan batasan dalam menjalankan aktivitas penagihan.
Selain sertifikasi, pengawasan atau monitoring secara berkala juga ditingkatkan. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah pelanggaran kode etik, termasuk tindakan intimidatif yang dapat meresahkan masyarakat.
Upaya penertiban tersebut mendapat dukungan dari Korbinmas Baharkam Polri. Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. M. Rudy Syarifudin, menegaskan bahwa kepolisian siap mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam proses penagihan.
“Kami tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta kesadaran hukum yang tinggi serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di lingkungan masyarakat,” tegas Rudy.
Melalui kolaborasi tersebut, APJAPI dan Polri mendorong terciptanya lingkungan jasa penagihan yang lebih tertib. Penguatan kompetensi, pengawasan, serta penegakan hukum diharapkan dapat menekan praktik penagihan ilegal sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku industri pembiayaan.













