Bandung (BRS) – Penataan Kota Bandung tak hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga mulai membidik reklame rusak dan tidak berfungsi yang dinilai mengganggu ketertiban serta keindahan kota.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan, sedikitnya terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak lagi berfungsi yang harus segera ditertibkan. Reklame tersebut sebagian merupakan milik perusahaan sehingga penanganannya perlu dilakukan melalui penegakan aturan yang konsisten.
Farhan menegaskan, penertiban tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil. Perusahaan besar yang melanggar ketentuan juga harus mendapat perlakuan yang sama.
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, ketegasan dalam menegakkan aturan menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pemerintah. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan perkotaan.
Selain reklame, Farhan turut menyoroti aktivitas penebangan pohon oleh perusahaan. Ia mengingatkan, izin penebangan bukan berarti pihak terkait terbebas dari kewajiban menjaga lingkungan. Setiap kegiatan harus tetap mengikuti ketentuan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah memastikan pengawasan dan penertiban berjalan sesuai aturan, tanpa membedakan latar belakang pihak yang melakukan pelanggaran.
Meski demikian, Farhan mengingatkan agar petugas di lapangan tidak mengedepankan pendekatan represif. Ketegasan harus tetap disertai komunikasi yang baik agar penegakan aturan tidak memicu konflik dengan masyarakat.
“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” ujarnya.
Farhan menilai, pendekatan persuasif dan koordinasi tetap diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Dengan demikian, upaya menjaga ketertiban kota dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Di sisi lain, ia meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan daerah dan tidak terdistraksi oleh berbagai dinamika maupun perdebatan di media sosial.
“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tutupnya.
