Jakarta (BRS) – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari petani, nelayan, warga perdesaan hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah harus berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Karena itu, perluasan akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu langkah untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi capaian TPAKD yang kini telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Adapun Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Menurut Friderica, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi OJK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan bagi masyarakat.
“Program ini mendukung Asta Cita pemerintah, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Perkuat Kesejahteraan Keuangan Keluarga
Rakornas TPAKD 2026 juga menandai pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK memperluas fokus kebijakan. Pemerintah tidak hanya mendorong kepemilikan rekening, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan, memenuhi kebutuhan hidup, dan menghadapi risiko ekonomi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat perluasan akses keuangan. Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian insentif fiskal untuk mendorong kinerja dan inovasi pembangunan daerah.
Dalam Rakornas tersebut, pemerintah turut memberikan TPAKD Award 2026 kepada daerah yang dinilai berhasil memperluas akses keuangan masyarakat.
Penerima penghargaan kategori provinsi meliputi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Untuk kategori kabupaten, penghargaan diberikan kepada Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur. Sementara kategori kota diraih Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.
Melalui penguatan TPAKD dan DNKK, pemerintah mendorong agar akses pembiayaan tidak sekadar meningkatkan jumlah penerima kredit, tetapi juga memperkuat usaha, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
