Bandung (BRS) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak para insinyur di Indonesia berperan aktif menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama di bidang transportasi dan lingkungan. Ia menilai, keahlian teknik dibutuhkan untuk menghadirkan solusi atas persoalan sehari-hari, seperti kemacetan dan banjir di Kota Bandung.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menilai persoalan kemacetan di sejumlah kota di Jawa Barat tidak terlepas dari sistem transportasi yang belum tertata dengan baik. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengganti angkutan umum yang sudah tua dengan armada baru yang lebih nyaman dan ramah lingkungan.
“Tidak usah lagi setor pada tuannya, tetapi dibuat karakter wilayah, di mana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” kata KDM dalam acara 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Selasa (20/10) awal pekan lalu.
Ia mengatakan, rencana pembenahan angkutan umum tersebut akan segera didiskusikan bersama PII agar dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat.
Selain mendorong kontribusi insinyur dalam penyelesaian persoalan publik, KDM menekankan pentingnya penerapan kode etik dalam setiap pekerjaan keinsinyuran. Menurutnya, kesalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan teknis yang berdampak pada masyarakat harus dievaluasi secara terbuka dan ditindaklanjuti melalui mekanisme etik.
“Di dunia kedokteran itu ada malapraktik dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran. Problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering, pengelolaan itu harus secara terbuka diomongin itu siapa,” paparnya.
KDM menilai, mekanisme penegakan kode etik oleh PII perlu diperkuat, termasuk melalui pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi insinyur yang terbukti melanggar kode etik profesi.
“Ke depan PII akan lebih kuat pengaruh etik agar orang bekerja itu dalam tiga hal, yaitu demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan,” harap KDM.
Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan kesiapan organisasinya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan.
Menurut Ilham, pembenahan angkutan kota (angkot) perlu diarahkan pada penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan tanpa menghilangkan mata pencaharian para pengemudinya.
“Transportasi umum dalam bentuk angkot ini memang kita mencari sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi, konsep telah diubah, pengemudi angkot ke depan mereka seperti UKM, dia akan memiliki sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembaruan angkot juga perlu mencakup penggunaan kendaraan listrik dan penerapan standardisasi agar layanan transportasi publik semakin baik.
