Bandung (BRS) – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi memasuki tahap awal. Proyek transportasi massal yang menjadi bagian dari Indonesia Mass Transit Project (Mastran) itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) sekaligus penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).
Kehadiran BRT diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung sekaligus menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung penuh pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Menurutnya, sistem transportasi massal yang terintegrasi akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mobilitas warga, tetapi juga terhadap penataan kota dan iklim investasi.
Salah satu langkah yang telah disiapkan Pemkot Bandung adalah penataan kawasan di sepanjang koridor BRT. Nantinya, badan jalan di jalur BRT tidak lagi dapat digunakan sebagai lokasi parkir maupun tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL).
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, Pemkot Bandung telah menyatakan komitmen mendukung skema PSO sejak program tersebut mulai dirancang pada 2024. Sebagai kota dengan jumlah pengguna terbesar, Bandung juga menjadi daerah yang memperoleh manfaat paling besar dari layanan BRT.
Farhan juga berharap tarif BRT nantinya tetap terjangkau sehingga mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ucapnya.
Ia memastikan keberadaan angkutan kota (angkot) tidak akan dihapus. Sebaliknya, angkot akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama BRT.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkap Farhan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Bandung Raya merupakan kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, selama ini diiringi tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang memicu kemacetan, meningkatnya biaya perjalanan, hingga menurunnya kualitas lingkungan.
Karena itu, pembangunan BRT dinilai menjadi langkah penting dalam menghadirkan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien,” ujar Dudy.
Senada dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan BRT menjadi awal perubahan sistem transportasi di Bandung Raya. Ia mengatakan angkot konvensional akan diarahkan menjadi kendaraan feeder berbasis listrik agar tetap menjadi bagian dari sistem transportasi massal yang terintegrasi.
“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” pungkas Gubernur yang kerap disapa KDM.
